Sekda Eddy Mulya menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Keuangan melalui BPPK di Aula Pusdiklat Pajak, Jakarta, Kamis (12/2/2026). (Foto: Hms Dps)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di Aula Pusdiklat Pajak, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pimpinan
pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal
daerah yang sehat, berkualitas, dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPPK Sudarto mengungkapkan
meski workshop bagi level pimpinan ini pernah diadakan pada tahun 2024,
kegiatan tersebut kembali diselenggarakan dengan harapan dapat menjadi
pengingat mengenai tata kelola keuangan daerah yang perlu dijaga, kerjasama
antar pusat dan daerah, serta mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki
sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan lebih baik.
Selebihnya, Sudarto juga menambahkan, kompetensi sumber daya
manusia menjadi faktor penting keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang
berdampak pada masyarakat.
"Melalui workshop ini diharapkan dapat mengubah cara
daerah memandang dan mengalokasikan anggaran untuk menjadi pemicu efisiensi
yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Sementara Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya didampingi
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar, Ni Putu
Kusumawati mengatakan workshop ini menjadi bagian dari upaya strategis
Kementerian Keuangan dalam mendukung agenda nasional, termasuk harmonisasi
kebijakan fiskal pusat dan daerah serta pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Perekonomian daerah dipandang sebagai salah satu pilar utama
pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah
yang efektif, efisien, dan berintegritas.
Materi workshop ini mencakup isu-isu strategis seperti
integrasi perencanaan dan penganggaran, peran belanja daerah sebagai pengungkit
pertumbuhan ekonomi, percepatan realisasi belanja dan manajemen kas daerah,
penggalian potensi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset
daerah, strategi pembiayaan dan investasi termasuk KPBU, serta penguatan
integritas dan sistem pengendalian internal.
"Kegiatan ini juga sebagai pendukung program
sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah sehingga bagi pemda yang
mempunyai kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan meningkat, dapat diberikan
insentif fiskal," ujarnya. (hum/eka)