Menteri Nusron saat tausiah menjelang azdan magrib di acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026). (Foto: ATR/BPN)
SEMARANG, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin.
Kepada pejabat negara yang hadir dalam acara Silaturahmi dan
Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026), ia mengingatkan agar
selalu berlaku adil serta berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan
keputusan.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang
paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak
boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah menjelang azdan
magrib.
Menteri Nusron menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat
dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan.
Menurutnya, sentimen tersebut sering muncul karena kedekatan organisasi atau
ikatan emosional, misalnya berasal dari latar belakang organisasi
kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan yang sama.
Kondisi seperti itu berpotensi memengaruhi objektivitas
seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan
emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini
sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam
mengambil keputusan,” tutur Menteri Nusron.
Prinsip keadilan dalam pemerintahan juga tercermin dari
kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Nusron
menyebut setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mampu
memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Bukan hanya adil, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy
Karsayuda, menekankan bahwa suatu kebijakan perlu dirumuskan menjadi hal yang
aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk menghadirkan
pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, hal itu juga harus
mendorong daerah untuk membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi
masing-masing.
“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian.
Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian
dari kekuatan bangsa kita,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.
Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini juga dihadiri
oleh tuan rumah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; Anggota
DPRD Provinsi Jawa Tengah; keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI); serta berbagai mitra kerja
Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir dengan
didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
(PPTR), Lampri; Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
(Ortala MR), Einstein Al Makarima Mohammad; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto. (*)