Menteri Nusron saat Rapim perdana di bulan Ramadan, Selasa (10/03/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan
layanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan
kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Dalam arahannya saat Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan
Ramadan, Selasa (10/03/2026), ia menegaskan agar penyesuaian pola kerja tidak
menghentikan operasional Kantor Pertanahan (Kantah).
“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh
tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka
PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron di Aula Prona
Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta
seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan
(Kantah) yang mengikuti Rapim, Menteri Nusron menugaskan untuk dilakukan
penyesuaian pengaturan layanan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Terutama, di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat
selama periode WFA jelang libur Idul Fitri.
“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik,
kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan
pertanahan,” tutur Menteri Nusron.
Dalam Rapim ini, Menteri Nusron yang didampingi oleh Wakil
Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan overview capaian target
penyelesaian berkas layanan secara nasional. Progres penyelesaian berkas
layanan pertanahan ini telah digenjot dari kuartal IV di tahun 2025 dan telah
diberi tenggat penyelesaian. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung
terwujudnya layanan pertanahan yang optimal.
“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan
Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta
Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya
segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April
2026 nanti,” tegas Menteri Nusron.
Terkait hasil penyelesaian berkas layanan pertanahan secara
nasional, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I
Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan progres sejak akhir 2025. Ia mengatakan,
angka berkas yang tertunda prosesnya sudah menurun.
“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026,
trendline-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa
Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil
menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I Ketut Gede Ary Sucaya.