Foto bersama pengukuhan MUI Provinsi Bali pada Mukerda I, di Hotel Harris Cokroaminoto Denpasar, Sabtu (28/2/2026). (Foto: Ist)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Begitu dikukuhkan,
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali, langsung menggelar
Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I yang berlangsung di Hotel Harris
Cokroaminoto Denpasar, Sabtu (28/2/2026).
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Masduki Baidlowi yang melantik jajaran
pengurus MUI Provinsi Bali masa hikmat 2025-2030, menekankan pentingnya
adaptasi organisasi terhadap perubahan zaman dan penguatan peran MUI sebagai ‘tenda
besar’ umat Islam.
Masduki mengingatkan, MUI bukan sekadar representasi
organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya.
Dia menyitir data objektif, terdapat lebih dari 30 persen
umat Islam yang tidak tergabung dalam ormas tertentu, namun tetap bernaung di
bawah arahan MUI.
“MUI adalah tenda besar dan organisasi payung. Kita harus
berkomitmen untuk terus memperbarui semangat dalam menjalankan program-program
penting, khususnya di Bali,” ujarnya.
Menyoroti bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki
memaparkan pergeseran besar dalam dunia dakwah.
Saat ini, sekitar 64% penduduk Indonesia adalah generasi
muda (Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha) yang merupakan digital native.
Masduki memberikan catatan kritis mengenai perubahan
otoritas keagamaan.
Menurutnya, saat ini, otoritas keagamaan mulai bergeser dari
sosok ulama secara fisik ke sistem algoritma di media sosial.
Strategi Dakwah ungkapnya, bergeser dari Metode dakwah lama
(model Baby Boomer) tidak lagi efektif untuk menjangkau anak muda yang kritis
dan cerdas.
Jawabannya kata dia, adaptasi teknologi. Ia lalu menyitir
ayat Al-Qur’an untuk mengajak ke jalan Tuhan dengan cara yang baik (hikmah).
Masduki meminta pengurus MUI Bali untuk mengadopsi
metodologi dakwah digital agar tidak ditinggalkan generasi muda.
Mantan anggota DPR-RI ini juga berpesan agar umat Islam di
Bali menjadi bagian integral dari ekosistem kemasyarakatan.
Mengingat jumlah umat Islam di Bali mencapai sekitar 500
ribu jiwa (10% dari total populasi), keterbukaan dan kerja sama dengan
masyarakat mayoritas serta pemerintah daerah menjadi kunci.
Pihaknya memuji konsep kearifan lokal Bali, seperti sistem
Subak, yang telah diakui dunia sebagai model pembangunan inklusif dan gotong
royong yang searah dengan nilai-nilai kebaikan universal dalam Islam.
“Jangan membangun komunitas yang eksklusif karena itu bisa
memicu radikalisme. Kita harus menyatu dalam kemasyarakatan, bekerja sama
secara ekonomi, dan membangun kerukunan secara evolusioner,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, KH Masduki mengapresiasi
keharmonisan yang telah terjalin di Bali.
Ia berharap pengurus MUI Bali yang baru dapat menjaga sistem
belajar dan peran guru/ulama agar tetap relevan di mata anak muda, di tengah
kemudahan akses informasi politik, ekonomi, dan sosial di dunia digital.
Ungkapan Kyai Masduki, seirama sambutan Gubernur Bali Wayan
Koster yang dibacakan Asisten 1 Pemprov Bali, Dewa Mahendra Putra, bahwa arus
informasi berubah cepat yang perlu adaptasi.
Selain itu Gubernur Koster meminta MUI agar mencegah
terjadinya potensi radikalisme.
”Saya mohon kepada para ulama untuk memberikan narasi yang
menyejukkan, mencerahkan dan mempersatukan untuk mencegah terjadinya
radikalisme. Mari kita jaga keamanan Bali, karena pariwisata sangat tergantung
pada kenyamanan dan kedamaian,” sebut Gubernur Koster.
Di sektor ekonomi, Gubernur mengajak ulama di Bali untuk
membumikan ekonomi syariah yang bersinergi dengan UMKM lokal.
Senada, Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Mahrusun Hadiyono
menekankan, peran ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan masayarakat harus
peka perubahan.
“Metode dan cara kerja ulama sebagai khadimul ummah atau
pelayan masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi
yang semakin canggih,” ingat Mahrusun.
Karena itu, ia meminta jajarannya yang baru dikukuhkan agar
mengakselerasi program kerja dengan pola yang modern. (*)