Gubernur Koster dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (8/4).
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS — Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Langkah ini dinilai mendesak mengingat posisi Bali sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata Indonesia.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menyampaikan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, total wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mencapai sekitar 16,3 juta orang. Dengan perputaran ekonomi mencapai Rp176 triliun (asumsi kurs Rp16.500/USD). Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.
Gubernur Koster memaparkan sejumlah persoalan krusial yang membutuhkan penanganan segera, di antaranya, Pembangunan Underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, dan Jalan Lingkar Bali Utara. Selain itu, Penanganan abrasi pantai, krisis air bersih, dan manajemen sampah juga menjadi prioritas utama, serta Pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung guna memecah kepadatan di jalur Ketapang–Gilimanuk.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ia menilai anggaran yang dibutuhkan Bali sangat kecil dibandingkan kontribusi devisa yang dihasilkan.
Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun.
"Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.
Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali. Fokus utamanya adalah memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. (*)