Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan Kuliah Umum di Auditorium UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026). (Foto: ATR/BPN)
PALU, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, membangun
kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya nilai ekonomi tanah melalui kepastian
hukum hak atas tanah, dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama
Palu, Sulawesi Tengah.
Ia menekankan bahwa tanah yang belum memiliki sertipikat
belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat
sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang
dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” ujar Menteri
ATR/Kepala BPN saat memberikan Kuliah Umum di Auditorium UIN Datokarama Palu,
Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menteri ATR/Kepala BPN kemudian mengutip pandangan ekonom
Hernando de Soto yang menyebut bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi dengan
bantuan sosial, tetapi melalui pemberian akses legal, termasuk terhadap tanah.
Sertipikat tanah ini merupakan bagian dari akses legal yang
dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tanpa legalitas yang jelas, tanah tidak dapat dijadikan
jaminan, tidak dapat diakses dalam sistem keuangan formal, dan berpotensi
menimbulkan konflik. Untuk itulah percepatan sertipikasi tanah dilakukan
Kementerian ATR/BPN.
“Dari 45 juta sertipikat sebelum 2017, meningkat menjadi 126
juta saat ini. Namun, masih ada sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum
tersertipikasi,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan informasi ini, Menteri Nusron berharap mahasiswa dari
Kampus 1000 Mimpi ini bisa lebih peduli terhadap isu pertanahan di tengah
masyarakat.
Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting untuk ikut
memahami sekaligus membantu menyebarkan kesadaran akan pentingnya kepastian
hukum atas tanah.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini,
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma
Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid;
dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim beserta
jajaran. Turut hadir, Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir dan civitas
academica. (JM/YZ
