Gubernur Koster dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali masa bakti 2025-2030 di Art Centre, Denpasar, Sabtu (25/4/2026). (Foto:Hms.Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan perkembangan infrastruktur jalan yang menjadi pemicu utama kemacetan di berbagai wilayah Bali. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali masa bakti 2025-2030 di Art Centre, Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Koster mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini belum sanggup menuntaskan persoalan kemacetan secara mandiri. Ia menilai Pemerintah Pusat seharusnya memberikan atensi lebih, mengingat Bali merupakan tulang punggung devisa pariwisata nasional.
"Kalau dihitung dari 7,05 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan rata-rata belanja $1.522 per kunjungan, perputaran uang di Bali mencapai Rp176 triliun. Itu mencakup 55% dari total devisa pariwisata Indonesia," papar Koster.
Menurutnya, penguatan infrastruktur di Bali bukan sekadar kepentingan daerah, melainkan pertaruhan citra Indonesia di mata internasional.
Selain kemacetan dan sampah, Koster menyoroti kurangnya konektivitas yang memicu ketimpangan ekonomi antarwilayah. Sulitnya akses menuju Jembrana, Buleleng, dan Karangasem membuat pembangunan Bali menjadi tidak merata.
"Seluruh wilayah Bali adalah objek pariwisata. Namun karena konektivitasnya kurang bagus, akses ke wilayah barat, utara, dan timur menjadi sulit dan lama. Inilah faktor utama ketidakseimbangan pembangunan kita," tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Gubernur Koster telah melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI guna memperjuangkan bantuan pembangunan infrastruktur darat. Ia pun berharap KADIN Indonesia dapat menjadi jembatan strategis untuk menyampaikan kebutuhan ini kepada Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. KADIN berencana menyusun Strategic Paper untuk memetakan kebutuhan infrastruktur secara presisi.
“Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Dimana saja, sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return ininvestmentnya bagus, paybacknya bisa dihitung tidak terlalu lama dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” jelas Anindya.
Acara tersebut menandai dimulainya masa bakti kepengurusan KADIN Bali 2025-2030, di mana I Made Ariandi kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum KADIN Bali. (*)