Gubernur Koster dalam acara Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (12/4). Foto: Hms. Prov. Bali.
BADUNG, PERSPECTIVESNEWS — Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa organisasi adat di Bali harus bertransformasi dari sekadar wadah formal menjadi kekuatan nyata yang mampu menjawab tantangan zaman. Hal tersebut disampaikan Koster dalam gelaran Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (12/4).
Dalam arahannya, Koster menekankan dua peran sentral organisasi berbasis kekerabatan, yakni sebagai pemersatu sosial dan penggerak solusi strategis, termasuk dalam penanganan sampah serta penguatan infrastruktur.
“Organisasi adat tidak boleh memicu fragmentasi atau membentuk paksi-paksi di masyarakat. Sebaliknya, harus memperkuat loyalitas dan dedikasi yang berdampak nyata bagi Bali,” tegas Koster.
Selain penguatan adat, Gubernur Koster memaparkan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi krisis lingkungan melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi permanen pasca-penutupan TPA Suwung.
Proyek PSEL tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027 dengan teknologi insinerasi modern yang mampu mengonversi sampah residu menjadi energi listrik (waste to energy). Fasilitas ini dirancang untuk menangani volume sampah dari kawasan Sarbagita–Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan–guna mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan terbuka.
Tak hanya sampah, penataan kawasan suci juga menjadi prioritas. Proyek strategis yang tengah berjalan meliputi pembangunan parkir bertingkat di Pura Ulun Danu Batur untuk mengurai kemacetan, serta renovasi pelinggih dan penguatan akses jalan di Kawasan Pura Besakih guna menjamin keamanan pemedek dari risiko longsor.
Sementara itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap gaya kepemimpinan Koster yang dinilai visioner. Ia menyoroti kemampuan lobi Gubernur ke pemerintah pusat yang membuahkan hasil signifikan bagi pembangunan Bali.
Pada tahun 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali, yang mencakup, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengamanan pantai dari ancaman abrasi, kelanjutan proyek strategis Shortcut Singaraja–Mengwitani, dan pembangunan sistem sanitasi terpusat di kawasan wisata.
“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Beliau sudah merancang haluan Bali untuk 10 tahun ke depan. Tugas pemimpin selanjutnya adalah menjaga konsistensi pembangunan berbasis budaya ini,” ujar Adi Arnawa.
Ketua Umum PBMM Badung, Jro Gede Komang Widiarta, menyambut baik arahan tersebut. Ia mengajak seluruh anggota Pratisentana untuk meningkatkan semangat pengabdian. "Kita bersatu bukan untuk menjadi besar secara kuantitas, tetapi untuk memperkuat jati diri dan mengabdi demi kesejahteraan bersama," pungkasnya. (*)