Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, bertemu dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). (Foto: ATR/BPN)
MATARAM, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan
perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).
Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para pengurus
organisasi tersebut untuk ikut berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah
wakaf.
“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja
sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita,
rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar
Menteri Nusron.
Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan langkah penting yang
dapat melindungi aset keagamaan. Menurut Menteri Nusron, tanah wakaf yang belum
memiliki sertipikat berpotensi menimbulkan konfilk, terutama ketika nilai
ekonomi tanah meningkat.
“Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah
mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di
kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada
nilai ekonomi yang besar,” jelas Menteri Nusron.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, total tanah wakaf di
NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, baru 7.063 bidang
atau sekitar 50,2% yang telah bersertipikat. Rinciannya, terdapat masjid 5.468
bidang (2.923 telah bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat),
makam 756 bidang (299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat),
sekolah 1.004 bidang (360 bersertipikat), dan fasilitas sosial lainnya 1.098
bidang (995 bersertipikat).
Menteri Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah
wakaf di NTB dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun. Untuk mencapai target
tersebut, ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim
khusus serta menjalin kerja sama yang diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU)
dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan perguruan tinggi Islam di
NTB.
“Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk
KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres,”
tutup Menteri Nusron.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun; Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah; serta
perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala
BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli
Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi NTB, Stanley. (MW/YZ)