Sekda Dewa Made Indra membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik di Kantor Inspektorat Provinsi Bali pada Selasa (21/4). Foto: Hms. Prov. Bali.
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik di Kantor Inspektorat Provinsi Bali pada Selasa (21/4). Kegiatan ini bertujuan memperkokoh benteng pertahanan digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam arahannya, Sekda Dewa Indra menekankan bahwa sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sangat krusial dalam mendesain sistem keamanan bagi digital government. Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh di berbagai lini.
“Digitalisasi bukan sekadar mengubah pola kerja dari manual ke digital, tetapi juga tentang bagaimana mengelola risikonya. Di tengah transformasi ini, ancaman siber menjadi tantangan nyata yang harus kita antisipasi secara serius,” tegas Dewa Indra.
Ia menambahkan, melalui kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) dengan BSSN, Pemprov Bali berkomitmen memperkuat sistem keamanan. Bimtek ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh sistem yang telah dibangun tetap aman, andal, dan tepercaya.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan berfokus pada tiga pilar utama: aset, risiko, dan kendali.
“Audit bertujuan memastikan keselarasan antara aset yang dimiliki dengan potensi risiko serta efektivitas pengendaliannya. Saat ini ada sekitar 132 aplikasi sistem elektronik di Pemprov Bali yang perlu diaudit secara berkala,” ungkap Danang.
Ia menggarisbawahi bahwa proses audit bukan bertujuan mencari kesalahan teknis, melainkan untuk mengidentifikasi celah keamanan (vulnerability) agar dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Dalam proses ini, Inspektorat Provinsi Bali memegang peran sentral sebagai pengawas internal pemerintah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana, beserta jajaran terkait. Melalui penguatan audit ini, Pemprov Bali berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan sepenuhnya terlindungi dari ancaman siber. (*)