Gubernur Koster menandatangani MoU dengan Kementerian Imipas untuk mengoptimalkan pengawasan serta pelayanan keimigrasian di Tangerang, Senin (27/4). (Foto:Hms.Prov.Bali)
TANGERANG, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali resmi menjalin kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI untuk mengoptimalkan pengawasan serta pelayanan keimigrasian. Kesepakatan ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa, dan Menteri Imipas RI Agus Andrianto.
Prosesi penandatanganan berlangsung di tengah rangkaian acara Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Senin (27/4/2026).
Bagi Bali, MoU ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Sebagai destinasi wisata internasional utama di Indonesia, Bali memerlukan sistem yang kuat untuk peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian bagi wisatawan, serta penguatan pengawasan terhadap arus keluar-masuk warga negara asing (WNA).
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Provinsi Bali adalah modal besar bagi institusinya. Namun, ia memberi catatan tegas mengenai pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan tugas.
"Sehebat apa pun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti tanpa fondasi integritas. Saya berharap sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata," tegas Agus.
Selain dengan Pemprov Bali, Menteri Imipas juga menandatangani kerja sama dengan Menteri Koperasi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Direktur Utama BPJS.
Dalam pidatonya di HBP ke-62, Menteri Agus juga mendorong refleksi mendalam di tubuh institusi pemasyarakatan. Ia menginstruksikan jajarannya agar tidak lagi memandang warga binaan sebagai objek pasif, melainkan subjek yang mampu berkontribusi bagi negara.
Salah satu program unggulan yang ditekankan adalah ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dengan pembinaan di Lapas dan Rutan.
"Di balik tembok pemasyarakatan, terpendam potensi luar biasa. Kita ingin menjadikan warga binaan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa," tambahnya.
Kegiatan bertema "Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima" ini turut dihadiri oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selain penandatanganan MoU, acara diisi dengan pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I). (*)