SULAWESI UTARA, PERSPECTIVESNEWS- Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) gelar rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi kerja sama dengan
Pemerintah Daerah se-Sulut, di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (12/5/2026).
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Kevin
Lotulung MH mewakili Bupati Minut Dr. Joune Ganda hadir dalam agenda penting
dan strategis itu.
Wabup Kevin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Novly
Wowiling, Inspektur Inspektorat Daerah Stephen Tuwaidan, Kepala Bappeda Hanny
Tambani dan Kepala BKAD Carla Sigarlaki.
Di hadapan Gubernur Sulut YSK, Wabup Minut Kevin Lotulung
Teken Komitmen dengan KPK dan ATR/BPN
Di kesempatan itu, Wabup Kevin melakukan Penandatanganan
Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui
Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang didampingi
Kepala BPN Minut Yandry Rory.
Komitmen bersama itu disaksikan Gubernur Sulut Yulius
Selvanus Komaling (YSK), Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah
Daerah, Andi Tenri Abeng, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi
Suryanto dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara John Wiclif Aufa
A.Ptnh.
Wabup Minut Kevin Lotulung MH saat dikonfirmasi jurnalis
Tribun Manado Christian Wayongkere pada Rabu (13/5/2026), mengatakan setiap
program unggulan yang disampaikan tim KPK dan BPN sangat terkait dengan
keberlangsungan pembangunan dunia usaha khususnya di Kabupaten Minahasa Utara.
"Semoga lewat sinergi Pemerintah Daerah, KPK dan
ATR/BPN dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan publik dalam
mengimbangi kebutuhan dunia usaha saat ini," kata Wabup Minut Kevin
Lotulung.
Lanjut Kevin, kiranya melalui kolaborasi strategis antara
Pemprov Sulut bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK dapat membenahi persoalan
pertanahan, penyelamatan aset daerah.
Hingga, tambah dia, pencegahan praktek korupsi di sektor
pelayanan publik diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih
transparan dan profesional.
Selain itu, Sekda Minut Novly Wowiling menambahkan, dalam
rakor tersebut membahas layanan pertanahan dan tata ruang, kolaborasi sekaligus
pendamping oleh KPK.
Menyasar Provinsi Sulut dan 15 Kabupaten Kota.
Adapun area layanan pertanahan dan tata ruang tersebut
meliputi sembilan program yang menjadi fokus kerjasama.
Lebih lanjut, Sekda Minut menjelaskan, program ini mencakup
aset lahan milik pemerintah daerah (Pemda).
Dari sembilan program yang menjadi fokus kerjasama, akan
dilakukan ATR/BPN bersama Pemda didampingi KPK.
"Untuk Kabupaten Minahasa Utara, target 2026 ada 50
bidang tanah yang akan disertifikat. Dan Minut ambil bagian di sembilan
program, karena selain sertifikasi ada terkait status lahan milik masyarakat
semakin dipermudah dan bebas KKN," kata Sekda Minut Novly Wowiling di
Kantor Bupati Minut, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Rabu
(13/5/2026). ( ATR/BPN)