Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat menyampaikan
kepada media mengenai kewajiban tuan rumah PON 2028 mempertandingkan 21 cabor
prioritas DBON (Foto: kemenpora)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS
- Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa 21 cabang
olahraga prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) wajib dipertandingkan
pada PON di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta sebagai
penyangga.
"Tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan
Indonesia yang sesuai dengan DBON (Desain Besar Olahraga Nasional) terbaru
untuk 21 cabor wajib dipertandingkan," kata Erick Thohir dalam konferensi
pers setelah menggelar rapat konsolidasi dengan tiga gubernur penyelenggara PON
2028 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ke-21 cabang DBON tersebut merupakan cabang unggulan
Olimpiade yaitu atletik, senam, akuatik, bulu tangkis, angkat besi, panjat
tebing, panahan, sepak bola, menembak, judo, tinju, taekwondo, balap sepeda,
voli pantai (2x2), bola basket (3x3).
Selain itu, cabang dayung (dayung dan kano), tenis, anggar,
gulat, equestrian, serta cabang world heritage yang merupakan olahraga milik
bangsa Indonesia yaitu pencak silat.
Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat
ini tengah menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga Indonesia menuju ajang
multi-cabang seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.
Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di
berbagai multi-cabang internasional itu, harus sejalan dengan ajang
multi-cabang di level nasional yaitu PON.
Ia mengatakan Kemenpora akan menggelar pertemuan dengan
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk melakukan penyesuaian terhadap
cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON 2028, dengan tetap
memprioritaskan cabang prioritas DBON.
Menpora berharap KONI dapat menegakkan aturan-aturan dengan
baik dalam penyelenggaraan PON, termasuk terkait cabang yang dipertandingkan
maupun perpindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain. "Semua harus
memiliki tolak ukur yang baik," katanya.
Menpora mengatakan bahwa pemerintah juga telah memutuskan
tidak membangun arena-arena baru untuk PON mendatang karena mempertimbangkan
penggunaan anggaran yang harus efisien, sehingga ia berharap para gubernur di
daerah penyelenggara PON melakukan perbaikan arena yang diperlukan.
Pihaknya juga akan mengadakan rapat koordinasi dengan
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, serta
melaporkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan kami agar persiapan PON berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan
pemerintah dan masyarakat. (red)