Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Kamis (18/6). (Foto: HumasDps)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengikuti Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Kamis (18/6). Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri ini menjadi langkah krusial untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Validasi IPKD kali ini menghadirkan tim validator profesional, yakni Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sutaryo, serta Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono.
Turut mendampingi Wali Kota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta; Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari; Kepala BPKAD, Ni Putu Kusumawati; Kepala Dinas Kominfos, Gde Wirakusuma Wahyudi; serta jajaran OPD terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Jaya Negara menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, manajemen anggaran yang sehat adalah fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan aspek administrasi dan regulasi formal, melainkan harus berdampak nyata melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Pemkot Denpasar sendiri telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk mendongkrak kualitas pengelolaan keuangan. Upaya tersebut dimulai dari penguatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, pelaksanaan anggaran yang efektif-efisien, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah lewat platform digital.
Bagi Jaya Negara, keterbukaan informasi publik adalah kunci utama untuk merawat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Kemudahan akses informasi dinilai mampu memicu partisipasi aktif warga dalam mengawal implementasi dana APBD.
“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selaras dengan pengelolaan keuangan yang semakin sehat, presentasi tersebut juga menampilkan tren positif pada sejumlah indikator makro pembangunan Kota Denpasar. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar sukses menyentuh angka 85,63. Di sisi lain, angka kemiskinan tercatat rendah di angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi melesat di angka 6,11 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berhasil ditekan hingga 1,41 persen.
Jaya Negara optimis capaian impresif tersebut merupakan buah manis dari pengalokasian anggaran daerah yang makin optimal dan berkelanjutan.
“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.
Guna menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemkot Denpasar juga berkomitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui penyusunan laporan keuangan yang rigid dan sesuai standar.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat demi menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, dan penuh inovasi.
"Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju," pungkasnya. (Ags/HumasDps)