Gubernur Koster menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).
Pencapaian ini mengukuhkan keberhasilan Pemprov Bali dalam mempertahankan Opini WTP selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. “Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” puji Nyoman Adhi.
Meski demikian, BPK memberikan catatan terkait sejumlah temuan yang didominasi oleh persoalan berulang, yang mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Oleh Sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” imbuhnya.
Nyoman Adhi juga mengapresiasi jajaran pemerintah daerah di Bali yang belum lama ini memborong penghargaan dari Kemendagri dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026. “Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” sebutnya.
Merespons hasil tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali atas masukan dan koreksi selama proses audit. Ia menegaskan telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat rampung tepat waktu dan sasaran.
Koster menambahkan, pihaknya rutin menginstruksikan Sekda serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik,” ujar Koster.
Demi menjaga performa birokrasi, evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara berkala setiap tahun melalui rapor penilaian berbasis capaian target.
Agenda Sidang Paripurna ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten/Kota se-Bali secara serentak kepada masing-masing DPRD serta Bupati dan Walikota. (*)