Bupati Kembang menerima penghargaan atas prestasi mempertahankan Opini WTP dari BPK Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026). (Foto: Hms Jbr)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026). (Foto: Hms Jbr)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made
Sri Sutharmi, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin
(8/6/2026).
Meskipun mencetak capaian gemilang, Bupati Jembrana I Made
Kembang Hartawan memberikan penekanan kuat bahwa opini WTP ini jangan hanya
dipandang sebagai sebuah piala penghargaan, melainkan sebagai standar kewajiban
yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
"WTP yang kita raih hari ini sebenarnya melalui proses
yang panjang. Kita sudah mulai mendapatkan opini WTP ini sejak 12 tahun yang
lalu dan berhasil mempertahankannya hingga kini. Namun, opini WTP bukanlah
sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi
melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus
ditingkatkan untuk tata kelola APBD yang lebih baik," tegas Bupati Kembang
usai acara.
Kembang juga menyebut WTP adalah standar minimum
transparansi yang wajib dipenuhi, jadi bukan sekadar ajang pamer penghargaan.
Capaian ini dinilai sebagai pelecut kerja bersama agar lebih baik lagi kedepan.
"Capaian ke-12
ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kokoh antara Pemkab
Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta segenap stakeholdernya,"
sambungnya.
Selanjutnya Pemkab Jembrana berkomitmen penuh untuk
menjadikan catatan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi demi perbaikan
tata kelola ke depan, diantaranya Anggaran APBD akan terus dioptimalkan melalui
langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
demi mewujudkan visi Jembrana Maju, Harmoni, Bermartabat.
Penyerahan LHP ini dilakukan serentak oleh Kepala Perwakilan
BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada seluruh Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Bali yang juga berhasil mempertahankan predikat WTP.
Satria Perwira mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak
cepat berpuas diri. Selain wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK,
pemerintah daerah dituntut untuk merancang program yang dampaknya benar-benar
dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan
motivasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah
kabupaten/kota diharapkan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas
kinerja demi pelayanan masyarakat yang lebih baik," ucapnya
Turut hadir mendampingi Bupati Jembrana dalam prosesi
penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa serta
Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani. (prokopim jbr)