Gubernur Koster usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Kompleks Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Senin (8/6). Foto: Humas-Prov. Bali
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Pulau Dewata harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah. Kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan lewat semangat gotong royong.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Kompleks Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Senin (8/6). Rapat strategis ini secara khusus membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gubernur Koster, rakor ini bertujuan menyamakan persepsi bahwa Bali adalah satu kesatuan wilayah yang utuh. Bali harus dikelola secara kolektif demi mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor.
"Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting," ujarnya.
Ia mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Harmonisasi ini berhasil menciptakan situasi Bali yang kondusif demi kelancaran pembangunan. Implementasi visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, lanjutnya, juga telah menunjukkan hasil positif dalam program jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Prestasi tersebut tercermin dari berbagai penghargaan nasional yang diraih Bali. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali menduduki peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting. Di tingkat daerah, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan sukses menjadi tiga kabupaten terbaik, disusul Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Bali juga kembali mengukuhkan diri sebagai yang terbaik dalam pengendalian inflasi.
"Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah," tegasnya.
Gubernur Koster memaparkan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen, dan ditargetkan terkerek naik menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Guna mencapai target tersebut, lima sektor strategis wajib terus diperkuat: pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi makan-minum (kuliner).
Ia pun mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami peta persoalan di wilayah masing-masing sekaligus menyiapkan solusinya. Terlebih, semua laporan yang dipaparkan sudah berbasis data makro yang valid sebagai landasan kuat penyusunan kebijakan.
"Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah," katanya.
Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, skema pembiayaan pembangunan harus bertumpu pada kekuatan sektor unggulan tiap daerah agar mampu mendongkrak pendapatan warga, sekaligus menekan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD guna mendorong perputaran uang di masyarakat, terutama saat memasuki triwulan ketiga tahun anggaran. Demi memperkuat efektivitas penurunan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting, Gubernur menginstruksikan adanya rakor rutin antara perangkat daerah Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota, beserta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong pelaksanaan pasar murah dan festival pangan lokal secara masif. Menurutnya, memperbanyak ruang pertemuan langsung antara produsen dan konsumen akan mempercepat pengendalian inflasi.
"Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali," tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Gubernur Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan, bahkan mulai tahun 2026 ini jumlahnya akan ditingkatkan. Baginya, seluruh pembangunan yang berjalan merupakan bagian dari penguatan identitas dan *branding* Bali secara utuh, bukan *branding* parsial per kabupaten/kota.
"Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota," tegasnya. *(Catatan: kata "kabipaten" dalam kutipan dipertahankan sesuai naskah asli Anda).*
Ia juga menginstruksikan pengetatan pengendalian alih fungsi lahan, terutama pada lahan hijau dan lahan pertanian produktif. Perizinan pembangunan hotel dan restoran baru pun harus selektif, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Guna mengoptimalkan penyerapan produk lokal, Koster meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mengambil peran sentral dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan begitu, hotel dan restoran di kawasan Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi dari daerah lain di Bali.
Di akhir arahannya, Gubernur meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota demi menyinkronkan program kerja.
"Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama," pungkasnya.
Pada sesi yang sama, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali memaparkan kondisi mutakhir daerah masing-masing, mulai dari tren kemiskinan, pengangguran, inflasi, hingga capaian pertumbuhan ekonomi yang secara umum menunjukkan tren positif.
Kendati demikian, para kepala daerah berharap adanya dukungan yang lebih kuat dari Pemprov Bali untuk percepatan pemerataan pembangunan. Salah satu poin utamanya adalah penguatan skema transfer dan kerja sama antardaerah. Khususnya dukungan fiskal dari daerah berkemampuan besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, untuk ikut menyokong pembangunan infrastruktur dan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Koster kembali menggarisbawahi pentingnya rasa kebersamaan. Tidak boleh ada lagi sekat kepentingan wilayah yang menghambat kemajuan bersama.
"Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali," tegasnya. (*)