Dirut BPJS
Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di
Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (15/7/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN yang saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa.
Hingga saat ini, Program JKN telah menjadi salah satu program strategis
nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk
Indonesia. Berbagai upaya penyempurnaan kerap kali dilakukan, mulai dari
penguatan layanan di fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital,
penyederhanaan proses administrasi, hingga peningkatan kemudahan akses layanan
bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa perjalanan
panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya
kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Berbagai
capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan
yang mendukung terjaganya akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
”Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan
kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13.
Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung keberlanjutan
Program JKN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN
dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045,” kata Pujo dalam
Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu
(15/07).
Pujo juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan Program JKN menjadi fokus utama
BPJS Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi organisasi ke depan.
Menurutnya, berbagai langkah transformasi yang dilakukan harus mampu menjaga
keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan
finansial program.
”Saat ini rasio klaim Program JKN telah mencapai 108 persen. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan kesehatan semakin besar. Jika perusahaan
asuransi swasta mungkin melakukan repricing jika klaim sudah 95% untuk
menjaga keberlangsungan bisnisnya. Kami berharap dukungan kebijakan melalui
regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya
tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," kata Pujo.
Meski demikian, BPJS Kesehatan melihat masih terdapat potensi penguatan
pendanaan program melalui peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan. BPJS
Kesehatan juga telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada
keberlanjutan program. Berbagai kebijakan akan diarahkan tidak hanya pada aspek
operasional, tetapi juga penguatan fondasi finansial dan kualitas layanan.
Untuk itu, BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada
peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, serta transformasi layanan. Salah
satu upaya yang akan didorong adalah integrasi kepesertaan Program JKN dengan
layanan publik, disertai pengembangan layanan non tatap muka melalui
pemanfaatan teknologi digital agar akses layanan semakin mudah dan efisien.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, mengapresiasi peran BPJS
Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui Program
JKN. Dalam keynote speech pada Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan,
ia menyebutkan bahwa Program JKN merupakan pilar utama kesehatan masyarakat
yang sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.
”Kami juga mengapresiasi berbagai program BPJS Kesehatan yang memberi perhatian
pada empat program kolaboratif prioritas pemerintah. Mulai dari pemantau
kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG),
pemeriksaan kesehatan di 3 sekolah rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama
Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan, serta
Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan
pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T,” kata Dudung.
Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus
dihadapi bersama, seperti keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan
peserta, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan
pentingnya komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan,
fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan serta
meningkatkan kualitas layanan Program JKN.
Dalam momen puncak HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga berhasil memperoleh
Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 khususnya pada Fungsi
Pengadaan dan Fungsi Investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan
ISO 37301. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat budaya integritas dan
kepatuhan organisasi melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) berbasis ISO 37001 dan Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301.