JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Dunia pendidikan di
Kabupaten Jembrana, yang dikenal sebagai Bumi Makepung, tengah menghadapi ujian
berat. Imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan pengangkatan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ditambah gelombang pensiun
massal, memicu krisis tenaga pendidik yang serius di sejumlah sekolah.
Salah satu yang paling terdampak adalah SMP Negeri 1 Negara.
Sekolah favorit ini terpaksa menguras energi para pengajarnya akibat kekurangan
delapan guru kelas. Dampaknya, beban kerja guru melonjak drastis hingga
melebihi 30 jam pelajaran per minggu, jauh di atas batas ideal.
Kepala SMPN 1 Negara, I Ketut Tastra, mengungkapkan bahwa
kelangkaan guru paling kritis terjadi pada matapelajaran Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), Bahasa Indonesia, serta Informatika.
"Guru olahraga kami hanya dua orang untuk melayani 31
rombongan belajar (rombel). Kalau dipaksakan, beban mengajar mereka bisa lebih
dari 40 jam seminggu. Akhirnya, kami terpaksa membagi jam tersebut ke guru
lain," ujar Tastra saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).
Kondisi tak kalah pelik terjadi pada lini teknologi.
Berlakunya kurikulum baru mewajibkan sekolah mengajarkan materi Coding.
Sayangnya, sekolah belum memiliki guru spesialis Coding sama sekali. Dua guru
Informatika yang ada pun terpaksa "dihajar" tugas ganda untuk ‘mengampu’
Coding.
Sebagai solusi darurat, sekolah melimpahkan sebagian jam
Informatika kepada guru Matematika dan IPA yang dinilai linier. Namun, langkah
ini justru menciptakan efek domino.
"Guru Matematika dan IPA kami juga sudah kewalahan
karena beban mengajar mereka tinggi, belum lagi ditambah tugas struktural
sebagai wakil kepala sekolah. Rata-rata guru mengajar di atas 30 jam seminggu.
Kami sangat kesulitan menyusun jadwal," aku Tastra.
Saat ini, SMPN 1 Negara hanya memiliki 52 guru dari
kebutuhan ideal sebanyak 60 orang. AIronisnya, krisis guru ini terjadi di
tengah tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMPN 1
Negara. Secara infrastruktur, sekolah ini sangat mumpuni.
Memiliki 32 ruang belajar, sekolah sebenarnya sanggup
menampung hingga 11 rombel baru pada Tahun Ajaran 2026/2027. Namun, demi
menjaga kualitas dan realitas di lapangan, manajemen sekolah memilih realistis.
"Tahun ini kami hanya berani membuka 10 rombel.
Kelasnya ada dan kosong, tapi kami tidak mau memaksakan diri karena gurunya
tidak ada," tegas Tastra. Ia menambahkan bahwa kuota ini juga harus
dikunci agar sinkron dan tervalidasi dengan sistem Data Pokok Pendidikan
(Dapodik).
Di sisi lain terkait fasilitas fisik, Tastra menjelaskan
mayoritas ruang kelas masih dalam kondisi layak pakai, meski beberapa sudut
memerlukan perawatan ringan seperti pengecatan ulang.
Pihak sekolah juga tengah menunggu respons pemerintah pusat
terkait perbaikan infrastruktur. Dua ruang kelas di sisi selatan yang sempat
rusak kini telah diusulkan untuk direvitalisasi.
"Usulan lewat Dapodik sudah lengkap dengan dokumentasi
dan statusnya sudah diterima. Sekarang kami tinggal menunggu realisasi bantuan
dari pemerintah," tutupnya berharap. (dik)