Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026). (Foto: Hms Dps)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kota Denpasar
terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta
pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota
Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat
Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran
2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota
Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Ketut Suteja
Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.
Sekda Eddy Mulya dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima
kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas
capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK.
Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar
capaian tersebut bisa dipertahankan di masa yang akan datang.
"Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih
atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini
WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut
merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata
kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," ujar Eddy Mulya.
Lebih lanjut diungkapkan Eddy Mulya, bahwasanya para
perangkat daerah yang ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan
terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan
mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas
seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap
perangkat daerah.
"Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp.
644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk
mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja,
keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak
terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program
dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target," kata Eddy
Mulya. (hum/ind)