Tampak depan Kantor Bupati Jembrana. (Foto:humas)
JEMBRANA , PERSPECTIVESNEWS — Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menghadapi tantangan kelangsungan fiskal daerah. Berdasarkan Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, alokasi dana transfer pusat untuk Jembrana diproyeksikan kembali mengalami penurunan signifikan.
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Jembrana pada TA 2027 diproyeksikan sebesar Rp686,90 miliar. Angka ini menyusut sebesar Rp27,96 miliar jika dibandingkan dengan alokasi TKDD pada tahun 2026. Penurunan ini memperpanjang tren tekanan anggaran daerah, setelah pada tahun 2026 Pemkab Jembrana telah mengalami pemotongan dana transfer pusat hingga Rp99,43 miliar atau setara 12,5 persen.
Tekanan anggaran sebelumnya bahkan memaksa penyesuaian drastis, di mana sejumlah pos pendanaan penting seperti Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga pengalokasian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sempat dinolkan.
Penyampaian Rancangan Alokasi TKD 2027 tersebut dilakukan DJPK Kemenkeu kepada pemerintah daerah menyusul disetujuinya Rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026.
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa rancangan alokasi TKD 2027 mencakup komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Hibah ke Daerah, serta Dana Desa. Rincian ini menjadi acuan awal bagi Pemkab Jembrana untuk mengukur kemampuan belanja daerah, sebelum angka final ditetapkan resmi melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2027.
Menanggapi proyeksi pengetatan fiskal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana, I Gede Gusdiendi, membenarkan adanya penurunan alokasi dana transfer pusat untuk tahun mendatang.
I Gede Gusdiendi menegaskan bahwa jajaran Pemkab Jembrana akan mengambil langkah strategis dengan memperketat penetapan skala prioritas belanja serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tantangan yang serius bagi fiskal daerah dan sesuai dengan arahan pimpinan, kami akan menyiapkan dan melakukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas keuangan daerah," ujar Gusdiendi saat dikonfirmasi, Jumat (2/10).
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan dana membutuhkan komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan agar efisiensi yang diterapkan tidak mengorbankan kualitas layanan dasar masyarakat.
"Dibutuhkan kesadaran kolektif dan semangat empati fiskal dalam pengelolaan anggaran daerah melalui langkah yang terukur dan disiplin fiskal. Ini tantangan kita bersama agar anggaran dapat dikelola secara optimal dengan tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana," pungkasnya. (humas.jbr)