DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memacu percepatan pelaksanaan program bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah intensifikasi ini berfokus pada pemenuhan target program bedah rumah tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 4.184 unit di seluruh wilayah Bali.
Progres serta langkah taktis percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kementerian PKP terkait Progres Program APBN dan Non-APBN di Provinsi Bali, yang diikuti oleh Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual pada Rabu (30/9) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengungkapkan bahwa alokasi bantuan perumahan di Bali melonjak signifikan dibanding tahun 2025 yang hanya mencatat 31 unit. Dari target 4.184 unit pada tahun 2026, sebanyak 387 unit telah rampung dipugar 100 persen, sementara Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang telah terealisasi mencapai 1.410 unit.
Lilik menegaskan perlunya langkah konkret bersama mengingat tenggat waktu pelaksanaan tersisa sekitar tiga bulan menuju akhir tahun. Dalam kesempatan tersebut, ia memuji sinergi lintas pemerintah di daerah melalui penerbitan surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik mengapresiasi respons aktif jajaran Pemprov Bali dalam mendukung kelancaran verifikasi dan percepatan program di lapangan.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat percepatan perbaikan hunian masyarakat miskin agar selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” tegas Koster. Ia menekankan bahwa intervensi sektor perumahan ini menjadi fondasi penting pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan persoalan keterjangkauan hunian layak di Bali.
Selain bedah rumah, kerja sama Pemprov Bali dan Kementerian PKP mencakup pembangunan infrastruktur hunian vertikal. Pemerintah tengah menyiapkan satu tower rumah susun (rusun) tipe 36 sebanyak 60 unit di Denpasar yang dikhususkan bagi MBR dan para pekerja seni.
Pada jalur pembiayaan non-APBN, Kementerian PKP turut memfasilitasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi dengan target 1.114 unit pada tahun 2026. Di saat yang sama, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) — pembiayaan bersubsidi untuk kepemilikan maupun renovasi rumah — mencatatkan kinerja amat progresif di Bali.
Realisasi penyaluran KPP di Bali tercatat mencapai 99,9 persen dengan nilai total penyaluran menembus Rp1,003 triliun. Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Maruarar menyoroti tingginya animo masyarakat Bali terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang salah satunya didorong oleh skema suku bunga tetap sebesar 5 persen dari awal tenor hingga pelunasan. Ia memuji keaktifan lembaga keuangan daerah, di mana Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berhasil menempati posisi kedua secara nasional dalam penyaluran KUR Perumahan.
Koster menyambut positif catatan tersebut dan menambahkan bahwa performa impresif Bali tidak hanya terbatas pada sektor pembiayaan rumah, melainkan juga tercermin pada penyaluran KUR di berbagai sektor produktif lainnya. Koster menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas keberlanjutan alokasi program perumahan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Bali.
Rapat koordinasi tingkat provinsi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda, serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati. (*)