Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Raker bersama empat OPD terkait di Ruang Rapat Gosana II, Gedung Sekretariat DPRD Badung, Selasa (3/11/2026). (Foto: Ist)
BADUNG, PERSPECTIVESNEWS- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Gosana II, Gedung Sekretariat DPRD Badung, Selasa (3/11/2026).
Raker yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 ini juga menyoroti efektivitas program kesehatan, penyerapan anggaran Dinas Kesehatan, serta optimalisasi aplikasi layanan digital terpadu "Badung Sehat".
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Komisi IV I Made Suwardana, serta anggota Komisi IV Ni Putu Sekarini dan I Wayan Joni Pargawa. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD., M.ARS., FINASIM.
Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyampaikan usulan peningkatan anggaran sekitar 8,05% dalam RAPBD 2027 dengan total pagu mencapai Rp1,03 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi dan modal, termasuk pembiayaan gaji pegawai insan kesehatan sebesar Rp700 miliar, PBI BPJS Kesehatan APBD Rp106 miliar, serta program penghargaan usia harapan hidup senilai Rp80 miliar, dan pembangunan fisik puskesmas serta peningkatan sarana prasarana kesehatan penunjang.
"Kami mengampu 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berbagai program prioritas daerah. Target penurunan stunting berdasarkan RPJMD yang dipatok 7% bahkan berhasil kita tekan hingga berada di posisi 2,8% pada akhir Agustus lalu," ujar dr. Bagus Padma Puspita di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Dinas Kesehatan Badung juga memaparkan progres sejumlah program unggulan kepala daerah, di antaranya layanan Home Care Sigap yang telah menjangkau ribuan warga serta Badung Emergency Service and Treatment (BEST) untuk penanganan gawat darurat 24 jam.
Untuk memperkuat upaya preventif, tahun depan Dinas Kesehatan meluncurkan program Libreating Ambulans (pembaruan dan pengadaan armada khusus jemput bola), yang meliputi: Ambulans Gigi (Menyasar langsung sekolah-sekolah untuk pemeriksaan kesehatan gigi secara komprehensif), Ambulans Mata & THT Ringan (Mempermudah akses pemeriksaan kesehatan indra bagi masyarakat), dan Mobil Radiodiagnostik yang dilengkapi perangkat rontgen toraks untuk turun langsung ke tengah masyarakat.
Selain itu, dua rumah sakit daerah baru, yakni Rumah Sakit Giriasih dan Rumah Sakit Switi, ditargetkan segera merampungkan proses BLUD dan kredensialing BPJS agar dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat dari wilayah utara hingga selatan Badung.
Kendati demikian, jalannya rapat diwarnai perdebatan konstruktif tatkala Komisi IV menyoroti manfaat aplikasi "Badung Sehat" dan Safety Center yang baru mencatat sekitar 6.216 permintaan layanan hingga Oktober lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mempertanyakan efektivitas aplikasi tersebut mengingat jumlah penduduk Badung yang mencapai ratusan ribu jiwa, sementara aplikasi baru terpasang di empat puskesmas percontohan, yakni Puskesmas Kuta I, Puskesmas Mengwi I, Puskesmas Kuta Selatan, dan Puskesmas Abiansemal.
"Untuk daerah Kabupaten Badung dengan jumlah penduduk sekitar 500 ribu jiwa, angka 6.216 kasus ini sangat minim. Apa yang menjadi kendala sehingga sosialisasi dan penerapannya belum masif? Padahal jika setiap kepala keluarga memiliki aplikasi ini, beban kerja penanganan di lapangan maupun koordinasi bisa jauh lebih teringankan," tegas Graha Wicaksana.
Menanggapi hal tersebut, dr. Bagus Padma Puspita menjelaskan bahwa keterbatasan sarana penunjang di 13 puskesmas yang belum sepenuhnya terpasang sistem secara merata serta belum selesainya proses integrasi fitur secara utuh, menjadi faktor utama.
Kendati demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus menyempurnakan platform tersebut agar nantinya dapat terintegrasi penuh dengan ekosistem data satu pintu Pemerintah Kabupaten Badung, serupa dengan konsep integrasi layanan regional.
"Kalau suatu aplikasi itu terkadang orang akan menggunakan kalau dia paham manfaatnya. Ini masih bertahap karena fasilitas pendukung di puskesmas baru terpasang di empat lokasi," ungkap dr. Bagus Padma Puspita di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IV.
Mengakhiri Raker, Komisi IV DPRD Badung menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pengusulan kembali anggaran yang proporsional bagi Dinas Kesehatan. Namun, pihak legislatif memberikan catatan tegas agar pengembangan sistem digital dan program layanan kesehatan tidak sekadar menjadi proyek uji coba (trial and error), melainkan benar-benar terintegrasi dan memberikan dampak nyata yang memuaskan masyarakat. (lan)