Demokrat Resmi Dukung Prabowo Maju sebagai Capres

Perspectivesnews.com    September 21, 2023    Comment   

Demokrat Resmi Dukung Prabowo Maju sebagai Capres

 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan dukungan partainya kepada Prabowo Subianto saat acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (21/9/2023). (FOTO: antara)

JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan secara resmi dukungan partainya untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Acara deklarasi itu dihadiri langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan pimpinan partai anggota Koalisi Indonesia Maju.

"Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kesinambungan dan perubahan menuju Indonesia Maju pada masa depan bisa terwujud," kata AHY di hadapan para kader Partai Demokrat saat acara deklarasi.

Pada hari Kamis 21 September 2023, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center AHY secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024

Usai mendeklarasikan dukungannya itu, AHY lantas berseru, "Demokrat ... Prabowo.” Spontan disambut dengan riuh tepuk tangan para kader Demokrat.

Dengan demikian, Koalisi Indonesia Maju sebagai poros yang mengusung Prabowo menerima tambahan satu partai dari parlemen. Koalisi Indonesia Maju saat ini terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan PSI.

Dalam sambutannya saat acara deklarasi, AHY menjelaskan bahwa Majelis Tinggi Partai Demokrat mendukung Prabowo karena beberapa alasan, di antaranya sosok Ketua Umum Gerindra itu dinilai sebagai seorang patriot dan mampu mewujudkan visi dan misinya dalam aksi nyata.

"Kita membutuhkan pemimpin patriotik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, yang tangguh, karakter pantang menyerah, berani, berpengalaman, dan berbuat yang terbaik. Yang terpenting, pemimpin senantiasa menyambung kata dengan perbuatan. Visioner sekaligus man of action," ucap AHY seperti dikutip antara.

Menurut AHY, sosok-sosok itu ada pada diri Prabowo. Dukungan terhadap Prabowo sebelumnya disampaikan langsung oleh SBY dan AHY secara langsung kepada Ketua Umum Gerindra itu saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan kepada Prabowo akan "turun gunung" untuk membantu memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. (red)

Dukungan Menuju Senayan, Dadang Hermawan Gratiskan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tuna Netra

Perspectivesnews.com    September 16, 2023    Comment   

Dukungan Menuju Senayan, Dadang Hermawan Gratiskan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tuna Netra

Puluhan tuna netra saat bertemu Rektor ITB STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan untuk menyatakan dukungannya menuju Senayan.  (Foto: Dok)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Sedikitnya 65 orang difabel tuna netra yang berasal dari Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli dan Tabanan, bertemu Rektor ITB STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan menyatakan dukungannya menuju Senayan.

Dukungan tersebut disampaikan dengan hadir dalam pertemuan dengan Dadang Hermawan, di Aula ITB STIKOM Bali, Renon, Denpasar, Rabu (6/9/2023).

Koordinator acara Julius Kai Luli Rianghepat mengatakan, tujuan kedatangan dia dan rekannya ini tidak mengatasnamakan Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) melainkan secara pribadi untuk menyampaikan unek-unek mereka yang selama ini kurang mendapat perhatian dari siapapun yakni pekerjaan yang layak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, termasuk hak tuna netra untuk mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi serta akses beasiswa pendididikan bagi putra putri mereka.

Menurut Julius Kai Luli Rianghepat, komunitas tuna netra masih diperlakukan kurang adil.

"Belum lama ini kami mau mengadakan ulang tahun Pertuni saja susah sekali, dipingpong ke sana kemari,. Waktu kami datang ke sebuah kantor pemerintah, ada yang nyeletuk, orang ini mau ngapain kemari. Jadi kami masih dianggap semacam benalu," kata Julius tanpa bermaksud mengeluh.

Karena itu Julius dan kawan-kawannya sangat berharap hal ini menjadi perhatian Dadang Hermawan jika kelak dipercaya menjadi wakil rakyat Bali di DPR RI nanti.

"Ada dua pekerjaan utama tuna netra, kalau bukan tukang pijit, ya menjadi musisi. Kami berharap Pak Dadang bisa memperjuangkan pekerjaaan tetap sebagai terapis atau tukang pijit atau sebagai musisi di hotel-hotel dan restoran di Bali. Kami tak mau diberi ikan tapi kami ingin diberi kail," kata yang lain.

Terhadap pernintaan ini, Dadang Hermawan mengatakan karena background nya adalah dunia pendidikan maka nantinya akan duduk di komisi yang membidangi masalah pendidikan. "Namun demikain kerja sama antarkomisi juga penting sehingga saya bisa bantu dorong melalui teman-teman yang membidangi masalah tenaga kerja atau pariwisata," jawab Dadang Hermawan.

Seorang perempuan yang mengaku putranya sedang menempuh pendidikan S1 di kampus lain sangat menginginkan agar 4 tahun lagi anaknya bisa melanjutkan pendidikan S2 Magister Komputer di ITB STIKOM Bali.

"Saya mohon Pak Dadang bisa kasih kemudahan untuk anak saya, tapi karena masih 4 tahun lagi, jaminan apa yang bisa saya pegang pak, ha ha ha.... " kata ibu tadi sambil tertawa.

Terhadap pemintaan ibu ini, Dadang Hermawan menjawab, "Ibu silahkan rekam penegasan saya ini. Jadi atau tidak saya ke Senayan, hari ini saya pastikan, saya akan berikan beasiswa S2 full biaya kuliah di ITB STIKOM Bali untuk anakmu. Saya kasih beasiawa S2 uang kuliah gratis tanpa ada uang saku. Begitu juga bagi bapak ibu yang lain kalau ada anaknya mau kuliah di STIKOM Bali atau SMK TI Bali Global, saya kasih beasiswa gratis uang kuliah atau SPP," kata Dadang Hermawan disambut aplaus para tuna netra.

Pada bagian lain, menjawab permintaan para tuna netra untuk melanjutkan pendidikannya di ITB STIKOM Bali, seperti sudah dilaksanakan di UNHI Denpasar dan Universitas Pamulang, Tangerang, sesuai informasi dari para tuna netra, Dadang Hermawan belum bisa menjamin, mengingat kampusnya adalah bidang IT.

"Saya perlu pelajari dulu bagaimana teknologi brille bisa diaplikasikan di dunia IT. Yang pasti atas dukungan masyarakat Bali termasuk teman-teman tuna netra dan jika direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa hingga akhirnya saya bisa ke DPR RI, maka apa yang menjadi unek-unek teman-teman tuna netra selama ini, Insya Allah saya perhatikan. Sebagai bukti komitmen saya, hari ini saya gratiskan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman tuna netra," tutup Dadang Hermawan.  (rls)

Jelang Pemilu 2024, Polda Bali Gelar Deklarasi Damai Peserta Pemilu

Perspectivesnews.com    August 18, 2023    Comment   

Jelang Pemilu 2024, Polda Bali Gelar Deklarasi Damai Peserta Pemilu

 

Polda Bali menggelar deklarasi damai peserta Pemilu, di Gedung Perkasa Raga Garwita Polda Bali, Jumat (18/8/2023).  (Foto: Polda)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Polda Bali menggelar acara Deklarasi Damai Peserta Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang kondusif.

Acara tersebut digelar di Gedung Perkasa Raga Garwita Polda Bali, Jumat (18/8/2023).

Deklarasi tersebut dihadiri Kapolda Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si., Wakil Gubernur Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si., Forkopimda Provinsi Bali, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Bali, Pejabat Utama Polda Bali, serta simpatisan dari 18 partai yang telah lolos mengikuti Pemilu tahun 2024 mendatang.

Kapolda Bali dalam sambutannya mengatakan, deklarasi ini digelar sebagai bentuk komitmen setiap stakeholder yang terlibat untuk menyukseskan Pemilu tahun 2024 mendatang, serta untuk menciptakan Pemilu yang damai, aman, dan lancar.

“Hari ini Polda Bali melaksanakan deklarasi bersama Pemprov Bali, Kodam IX/Udayana, KPU, Bawaslu, dan peserta Pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyukseskan Pemilu tahun 2024 dan menciptakan Pemilu yang damai, aman, dan lancar,” ujar Kapolda Bali.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Damai Peserta Pemilu 2024 kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan damai simpatisan dari 18 partai disaksikan oleh Kapolda Bali, Wakil Gubernur Bali, Forkopimda Provinsi Bali lainnya, Ketua Bawaslu Provinsi Bali dan Ketua KPU Provinsi Bali.  (rls)

Golkar, PAN, dan PKB Berkoalisi Dukung Prabowo Subianto

Perspectivesnews.com    August 13, 2023    Comment   

Golkar, PAN, dan PKB Berkoalisi Dukung Prabowo Subianto

 

Empat pimpinan partai politik, yakni Golkar, PAN, PKB dan Gerindra menandatangani kerja sama politik mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden Pemilu 2024 di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). (FOTO: ANTARA/Laily Rahmawaty)

JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS - Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi bersama Partai Gerindra berkoalisi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calo presiden pada Pemilu 2024.

Tanda tangan kerja sama politik serta deklarasi capres Prabowo Subianto dilaksanakan di Museum Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).

 Hadir dalam deklarasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

 Hadir menyampaikan pidato politiknya yang pertama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hararto.

 Dalam pidatonya, Airlangga menyebut alasan dukungan partainya karena Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar sehingga searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar.

 Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut koalisi ini untuk melanjutkan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan saat ini.

 "Menuntaskan perjuangan Pak Prabowo karena harus melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden saat ini, kami punya peluang emas," ujar Zulhas.

 Muhaimin Iskandar yang mendapatkan kesempatan ketiga menyampaikan pidatonya mengatakan bahwa PKB bersama Golkar, PAN, dan Gerindra ingin menuntaskan pekerjaan membangun Indonesia.

 "Mudah-mudahan kami bersama PKB, Golkar, dan PAN bisa menuntaskan pekerjaan," kata Muhaimin.

 Hadir dalam deklarasi tersebut para pengurus masing-masing partai politik, seperti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Sigit Sugiarto, mantan Menaker Nahif Dakhiri, Menpora Dito Ariotedjo, dan lainnya. (an/djo)

 

Golkar dan PAN ke Prabowo Tak Lepas dari Pengaruh Jokowi

Perspectivesnews.com    August 13, 2023    Comment   

Golkar dan PAN ke Prabowo Tak Lepas dari Pengaruh Jokowi

 

Hermanto Rohman berpendapat bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo tidak lepas dari pengaruh Jokowi (FOTO: Portal Jember)

JEMBER, PERSPECTIVESNEWS - Pengamat politik FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan deklarasi dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Prabowo Subianto tidak lepas dari pengaruh Presiden Joko Widodo.

Partai Golkar, PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi bersama Partai Gerindra untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Sedari awal sudah bisa diprediksi bahwa pilihan politik Partai Golkar dan PAN tidak akan lepas dari pengaruh Jokowi," katanya saat dihubungi per telepon di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8/2023).

Menurutnya kedua parpol itu adalah partai pendukung Jokowi yang kebetulan para ketua parpolnya merupakan tim ekonomi di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, sehingga keputusan kedua parpol tersebut pasti tidak akan lepas dari pengaruh Jokowi.

Secara rasional dibandingkan figur lainnya, lanjut dia, Prabowo memiliki nilai plus yaitu sudah mampu melewati "kaderisasi" dalam memahami permasalahan internasional di era kepemimpinan Jokowi.

"Prediksi saya bergabungnya Partai Golkar dan PAN sepertinya tidak mengincar posisi calon wakil presiden, namun lebih pada tim ekonomi pada kabinet ke depan jika Prabowo ditakdirkan menang," tuturnya.

Ia mengatakan pidato pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyampaikan dukungannya terhadap Prabowo sangat kuat menyiratkan bahwa kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan oleh sosok yang teruji dalam memahami bukan hanya persoalan nasional, namun juga kompetisi Indonesia di kancah global.

"Golkar dan PAN memiliki kader-kader yang mumpuni di bidang ekonomi, sehingga kemungkinan sudah ada opsi mengarah ke sana yang sudah disiapkan dan tentunya king maker-nya koalisi itu adalah Jokowi," ucapnya.

Dengan koalisi Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB yang mendukung Prabowo maka pasti akan berpengaruh pada peta koalisi lainnya, dan pastinya geliat politik PDI Perjuangan yang mungkin akan mengalami "tensi naik", serta yang resisten bubar koalisinya adalah pada pengusung Anies.

"Kemungkinan PDI Perjuangan pasti akan menjajaki bergabungnya Demokrat, bahkan bisa juga Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh ke kubu PDI Perjuangan," ujarnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.  (an/djo)

Bawaslu Ajak PPATK dan OJK Berantas Fenomena Politik Uang Elektronik

Perspectivesnews.com    August 13, 2023    Comment   

Bawaslu Ajak PPATK dan OJK Berantas Fenomena Politik Uang Elektronik

 

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak PPATK dan OJK mencegah politik uang elektronik menjelang Pemilu 2024. (FOTO: Bawaslu)

BANDUNG, PERSPECTIVESNEWS - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah berupaya menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah politik uang elektronik menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam peluncuran "Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 - Isu Strategis Politik Uang" di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

 "Bawaslu sedang menjajaki dan berupaya sejak awal 2023 untuk membangun kolaborasi, kesepahaman bersama dengan PPATK dan OJK, karena situasi hari ini soal transaksi elektronik menjadi sesuatu tantangan nyata dan kita harus punya strategi mencegah-nya," ujar Lolly.

Berdasarkan pemetaan Bawaslu, terungkap fenomena maraknya praktik politik uang secara elektronik menjadi sinyal ancaman bahaya, hal itu semakin meningkat dalam Pemilu mendatang.

"Dengan praktik politik uang secara langsung saja tidak mudah dilawan, apalagi dengan praktik elektronik," ucapnya.

Ia mengungkapkan pencegahan melalui kampanye terbuka dengan memberi pesan bahwa pemberian uang secara elektronik adalah bagian dari pelanggaran pemilu yang harus digalakkan di tingkat masyarakat.

 Sebab, semakin beragamnya modus atau cara pemberian uang atau barang, maka langkah-langkah pencegahan dituntut lebih masif dan adaptif dengan perubahan zaman.

 Lebih lanjut, persoalan lain dalam mengungkap politik uang adalah minim-nya bukti dan saksi dalam laporan politik uang. Sehingga tindak lanjut laporan kurang optimal dan berhenti di tengah jalan.

 "Dibutuhkan pendampingan yang optimal di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang," harap Lolly.

 Lolly menyampaikan partisipasi masyarakat menjadi modal bagi upaya pencegahan dan penindakan politik uang.

 Ia menilai dengan terus melakukan sosialisasi kepada publik tentang bahaya dan kerugian politik uang terhadap demokrasi di Indonesia, kesadaran masyarakat semakin menguat dan lebih optimal terlibat bersama Bawaslu melakukan pencegahan politik uang.

 Adapun penguatan pengetahuan kepada masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi salah satu kunci penguatan partisipasi masyarakat.

 "Keterlibatan masyarakat juga perlu didukung komitmen pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu beserta tim sukses, serta pemerintah untuk bersama-sama menjadikan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dilakukan secara jujur dan adil," ucapnya. (an/djo)