NUSA DUA, PERSPECTIVESNEWS- Gubernur Bali Wayan Koster menyambut ribuan peserta dari
berbagai unsur Kementrian, Lembaga Pemerintah Daerah di Indonesia yang hadir mengikuti
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, Senin (22/5/2023) di Nusa
Dua, Badung.
Gubernur Bali berterima kasih atas dipilihnya Bali sebagai
tempat dilaksanakannya Musrenbangnas RPJPN 2025-2045.
“Ini adalah bagian dari upaya kami yang masih memulihkan
kepariwisataan dan perekonomian Bali setelah terpuruk selama hampir 3 tahun
mengalami pandemi Covid-19. Oleh karena itu, mewakili Pemerintah Provinsi Bali,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terima
kasih kepada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional,” jelas Gubernur
Koster.
Penyusunan RPJPN adalah momentum 20 tahun sekali yang
menjadi sejarah untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang pelaksanaannya
harus diisi dengan rumusan program yang baru melalui penyelarasan pemikiran dan
pandangan, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi agar konsep dan materi
RPJPN 2025- 2045 yang dirancang Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional
menjadi semakin komprehensif, detail dari sisi kepentingan strategis nasional.
‘’Saya sangat berharap, agar secara prinsip dalam konsep
RPJPN 2025-2045 ini berisi arahan dan upaya membangun serta memberdayakan
daerah secara optimal untuk membangun masa depan Indonesia guna terwujudnya
Indonesia Emas 2045 yang bersifat ideologis berlandaskan Pancasila, UUD NRI
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,’’ ujar Gubernur Koster.
Gubernur Wayan Koster dalam kesempatannya memberikan sumbang
saran di hadapan ribuan peserta Musrenbangnas dari seluruh Indonesia dengan harapan
arah pembangunan Indonesia di 20 tahun ke depan semakin kuat dengan memiliki
dimensi untuk memperkuat ideologi kebangsaan kita di dalam membangun Bangsa
Indonesia.
Sumbang saran yang disampaikan Gubernur Koster itu: Pertama, Wujud Indonesia Emas tahun
2045 adalah Indonesia yang ideologis, yakni Indonesia yang Berdaulat secara
Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Kedua, dalam
Musrenbangnas ini perlu suatu pendekatan dan pandangan baru agar arah
pembangunan Indonesia ke depan tidak terbawa arus kapitalisme global, melainkan
pembangunan Indonesia secara nyata semakin berpihak kepada rakyat, mengingat kita
terlalu lama terombang-ambing oleh arus global yang akhirnya Kita tidak
bergerak berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh semua daerah di
Indonesia, hingga pada akhirnya Indonesia menjadi banyak tergantung dengan
negara – negara dari luar. Hal ini menurut Saya ke depan sangat membahayakan.
Jadi harus menjadi catatan Kita semua.
“Kalau kita memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia,
maka tidak semestinya Kita banyak menggantungkan diri dengan negara lain di
dunia, Saya kira ini harus menjadi prinsip yang harus dituangkan di dalam RPJPN
2025 – 2045,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Ketiga, dalam
konteks 20 tahun ke depan, kita juga harus memikirkan pangan agar Indonesia
bisa berdaulat di bidang pangan, bukan lagi ketahanan pangan. Mampukah
Indonesia berdaulat di bidang pangan?
“Saya yakin sangat mampu, karena Indonesia sebagai negara
agraris tidak semestinya mengimpor beras, garam, hingga bawang putih. Untuk
itu, semua peraturan yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara
progresif, menyeluruh agar peraturannya pro-rakyat Indonesia. Peraturan yang
ramah impor itu, sangat menyulitkan kita untuk memberdayakan potensi ekonomi
daerah. Dimana pertanian dibangun dengan serius di bagian hulu, tetapi ketika
di hilir malah impor beras, sehingga petani kita tidak mampu menikmati harga
dari beras, karena beras lokal dibuat mahal dan menjadi tidak laku di pasaran,”
papar Gubernur Koster.
“Saya sudah diskusi dengan Bulog Bali, bahwa saya tidak
setuju ada beras impor ke Bali, karena Bali ini surplus beras. Kalau Bulog mau
beli beras, beli-lah beras dari hasil petani kita di Bali, jangan beli beras
dari negara luar, agar rakyat kita sejahtera. Kalau kita membeli beras lokal,
maka perputaran ekonomi akan terjadi di dalam negeri, sehingga persoalan impor
beras sudah waktunya untuk diakhiri,” tegasnya.
Keempat,
dalam forum Musrenbangnas ini perlu didiskusikan pemikiran – pemikiran Bung
Karno dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berbasis pada kekuatan
wilayah.
“Mau diapakan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan
seterusnya, termasuk juga mau diapakan Bali. Itu yang saya harap segera harus
dilakukan pendekatan, sehingga RPJPN ini bisa memberdayakan daerah sesuai
dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Hal ini harus dijadikan sebagai
suatu paradigma di dalam menyusun RPJPN agar betul – betul mengantarkan
Indonesia ini bebas dari ketergantungan negara lain untuk hal-hal yang prinsip
dan mendasar,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini.
Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa Bali baru saja
meluncurkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru atas
arahan dari Presiden V Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC), Hj. Megawati
Soekarnoputri. Bali tidak lagi memikirkan masa depan Bali jangka waktu 20
tahun, tetapi sudah memikirkan Bali 100 tahun ke depan yang juga sudah
mendapatkan arahan dari Menteri PPN RI, Suharso Monoarfa.
“Saat ini sedang Saya persiapkan supaya menjadi Peraturan
Daerah Provinsi Bali untuk menjaga Bali secara berkelanjutan,” ucap Gubernur Koster.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala
Bappenas RI, Suharso Monoarfa dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada
Gubernur Bali Wayan Koster yang telah hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional RPJPN 2025 – 2045.
Lebih lanjut, Menteri Bappenas menyampaikan capaian yang
diraih selama 10 tahun terakhir dalam pembangunan tahun 2014 – 2022, yaitu : 1)
Perkuatan Reformasi Birokrasi; 2) Perkuatan Program Kesejahteraan Sosial
Masyarakat; 3) Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Nikel); 4) Penataan Destinasi
Pariwisata Prioritas; 5) Penerapan Kebijakan BBM satu harga; 6) Pemindahan Ibu
Kota Nusantara; dan 7) Percepatan Pendaftaran Tanah di Seluruh Tanah Air.
Indonesia ke depan juga dijelaskannya memiliki tantangan
global yang semakin kompleks dan sangat cepat di segala bidang yang meliputi,
Demografi Global, Disrupsi Teknologi, Perdagangan Internasional, Urbanisasi
Dunia, Luar Angkasa, Keuangan Internasional, Perubahan Iklim, Persaingan Sumber
Daya Alam, Penduduk Kelas Menengah, serta Geopolitik.
Di akhir sambutannya, Menteri Suharso Monoarfa mengajak
peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN 2025 – 2045 dari
masing – masing daerah seluruh Indonesia di dalam menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus memuat unsur – unsur yang memiliki keselarasan
dengan RPJPN, seperti unsur sasaran utama pembangunan, upaya transformasi super
prioritas, tahapan transformasi pembangunan, hingga pembiayaan pembangunan.
“Dalam kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada
Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menyusun Haluan Pembangunan Bali Masa
Depan 100 Tahun Bali Era Baru sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui
Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” tutupnya. (hum)