Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra berfoto bersama peserta Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali, Selasa (27/5/2025). (Foto: Humas Pemprov Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menggelar
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025–2029, yang menjadi tonggak
penting dalam merumuskan arah pembangunan Bali lima tahun ke depan.
Musrenbang ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen
Pemprov Bali untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses
perencanaan pembangunan daerah, dengan mengedepankan prinsip transparansi,
partisipatif, dan akuntabilitas. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis
untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah terpilih dengan kebutuhan riil
masyarakat serta prioritas pembangunan nasional.
Hal tersebut terungkap dalam sambutan Gubernur Bali Wayan
Koster dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029,
di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa (27/5/2025).
Gubernur Bali menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan menjadi
peta jalan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, kearifan lokal,
serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. RPJMD tersebut akan sesuai
dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru."
Visi tersebut diwujudkan dengan 22 misi yang dijabarkan ke
dalam 6 bidang prioritas, yaitu:
1. Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya, serta Kearifan
Lokal;
2. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan
Ketenagakerjaan;
3. Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan,
Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital,
serta Pariwisata;
4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi;
5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi;
6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
Lebih lanjut disampaikan bahwa capaian indikator makro
pembangunan Bali selama ini secara umum berada di atas rata-rata nasional. Hal
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah Bali sudah on the track,
namun dinilai masih belum optimal karena masih banyak yang perlu dibenahi.
Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar
5,48 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang
sebesar 5,03 persen. Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2024
tercatat sebesar 3,80 persen atau turun 0,45 persen dibandingkan tahun 2023.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat
sebanyak 1,79 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,69 persen.
Indeks Gini Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar 0,348,
menurun atau lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,362, yang masih
termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,63, meningkat 1,53 poin dibandingkan
capaian tahun 2023.
Untuk itu, menurut Gubernur Koster, semua capaian tersebut
harus terus ditingkatkan, salah satunya dimulai dengan penyusunan rencana
pembangunan yang lebih akurat, dengan menerapkan pendekatan teknokratik,
partisipatif, top-down dan bottom-up, serta pendekatan politik secara
menyeluruh.
Selanjutnya, kepada bupati/wali kota se-Bali, Gubernur
menegaskan bahwa RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 ini
harus dijadikan pijakan dalam menyusun RPJMD Semesta Berencana di seluruh
kabupaten/kota, sehingga pembangunan Bali benar-benar diimplementasikan dalam
satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola, sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Perda Nomor
4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era
Baru 2025–2125.
Musrenbang dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD Provinsi Bali,
perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, akademisi, tokoh adat, organisasi
masyarakat sipil, serta pihak swasta. Para peserta memberikan masukan terhadap
rancangan awal RPJMD yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan
periode sebelumnya, isu strategis daerah, serta capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs). (zil/r)