Sekda Jembrana I Made Budiasa saat bertemu dengan awak
media, Kamis (25/9/2025) (Foto: Humas Jembrana)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS - Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun 2026. Pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat secara signifikan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai Pembangunan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2026.
Pendapatan transfer pusat ke daerah merupakan komponen
terbesar dalam postur pendapatan daerah Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2025,
proporsi pendapatan transfer ke daerah sebesar 68% dari total pendapatan daerah
Rp1.171.643.504.818. Transfer ke Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 mengalami
penurunan sebesar Rp99.431.675.000 atau turun 12,5% dibandingkan Tahun Anggaran
2025.
"Ini merupakan penurunan paling tajam dalam sejarah
Dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Jembrana. Penurunan ini tidak sesuai
dengan proyeksi pada KUA/PPAS 2026 dimana pendapatan transfer pusat
diproyeksikan meningkat sebesar 2%," ujar Sekda Jembrana I Made Budiasa
saat bertemu dengan awak media, Kamis (25/9/2025).
Lebih lanjut, Sekda Budiasa mengatakan, beberapa sumber dana
yang sebelumnya mendukung langsung pelayanan dasar masyarakat tidak lagi
dialokasikan (dinolkan) untuk Tahun Anggaran 2026.
"DAU Bidang Pendidikan di tahun 2025 alokasinya Rp
31.671.034.000, DAU Bidang Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp11.590.099.000, DAU
untuk Gaji dan Tunjangan PPPK tahun 2025 sebesar Rp14.171.139.000, Insentif
Fiskal Alokasi 2025 sebesar Rp14.658.841.000, itu semua di tahun 2026 menjadi
Rp0. Selain itu, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) juga
mengalami penurunan sebesar Rp13.187.472.000," ucapnya.
Kondisi ini secara langsung menimbulkan konsekuensi serius,
seperti terhambatnya layanan dasar khususnya di bidang Pendidikan, Kesehatan
dan infrastruktur, serta keterbatasan ruang fiskal dalam mengelola belanja
wajib dan mendesak.
"Menyikapi situasi ini, TAPD Kabupaten Jembrana akan
melakukan penyesuaian terhadap postur Rancangan APBD 2026 baik dari sisi
pendapatan daerah maupun belanja daerah dan tentunya kami masih menunggu arahan
dan kebijakan strategis Bapak Bupati serta berharap beliau memiliki jurus jitu
dalam menghadapi tantangan ini," ungkap Sekda Budiasa.
Meskipun ini merupakan tantangan yang berat, kata Sekda
Budiasa, Pemerintah Kabupaten Jembrana tetap berkomitmen memberikan pelayanan
publik terbaik dan mencari solusi terbaik melalui jalur-jalur resmi,
kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk tetap bersama-sama menjaga kondusivitas dan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Jembrana," tutupnya. (hms)