DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai Ramah Tamah
dan Jamuan Makan Malam antara Gubernur Bali Wayan Koster dan rombongan
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan
Daulay, di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (30/10/2025).
Dalam jamuan yang diiringi lantunan musik Bali dan suguhan
arak lokal campur kopi tanpa gula sebagai simbol semangat gotong royong dan
dukungan bagi produk UMKM lokal kedua pihak berdiskusi hangat mengenai arah
pembangunan dan masa depan energi bersih serta pariwisata berkelanjutan di
Pulau Dewata.
Dalam kesempatan itu, Koster memaparkan Agenda Besar Bali
2026–2029, dimana arah pembangunan Bali hingga 2029 difokuskan pada
penyelesaian empat agenda utama: infrastruktur dasar, tata kelola sampah
berbasis sumber, penguatan ketersediaan air bersih, dan kemandirian energi
bersih.
“Kenaikan wisatawan ini luar biasa. Maka infrastruktur, air,
dan sampah harus segera kami tata agar semua berjalan seimbang,” ujar Gubernur
Koster.
Data terbaru menunjukkan, hingga Oktober 2025, rata-rata
kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 23.000 orang per hari, dan
diperkirakan menembus 7,1 juta wisatawan hingga akhir tahun, melampaui capaian
pra-pandemi.
Di bidang lingkungan, Bali kini menjadi provinsi prioritas
nasional untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi, dengan dukungan
langsung dari Presiden RI. Pemprov telah menyiapkan lahan enam hektare di
wilayah Denpasar–Badung, cukup untuk menampung 1.000 ton sampah per hari,
dengan konstruksi dimulai awal 2026 dan ditargetkan rampung dalam dua tahun.
Koster juga menegaskan komitmennya terhadap energi bersih,
melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Bali. "Kami
ingin Bali sepenuhnya mandiri dengan energi ramah lingkungan. Tidak ada lagi
PLTU batu bara di pulau ini,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Bali menuju pertanian
organik penuh pada 2028, di mana saat ini 60% lahan sawah telah beralih ke
sistem organik.
Pariwisata Berbudaya
Dalam sektor pariwisata, Gubernur Koster menegaskan Bali
kini bergerak menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ia tengah
menyiapkan Perda tentang Tata Kelola Wisatawan Berkualitas, dengan sistem kuota
semisal seperti negara Bhutan yang membatasi jumlah kunjungan sebanyak 400 ribu
wisatawan per waktu guna menjaga daya dukung lingkungan dan budaya lokal.
Koster juga menyoroti maraknya vila ilegal yang disewakan
tanpa izin dan tanpa pajak. “Ada yang menyewakan villa Rp 200–300 ribu
per malam untuk 6–18 orang tanpa izin. Ini merugikan daerah. Kami akan atur
agar sistem ini tertib dan adil,” tegasnya.
Selain itu, ia mengkritisi sistem OSS (Online Single
Submission) yang dinilai belum selaras dengan tata ruang dan nilai kesucian
pura di Bali, ia menyatakan akan mengusulkan revisi agar OSS lebih berpihak
pada kepentingan daerah dan pelaku usaha lokal.
Acara malam itu diisi dengan penampilan seni tradisi dari
Kabupaten Karangasem sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Bali yang
tetap menjadi jiwa pariwisata pulau ini.
“Kami mohon dukungan Komisi VII agar Bali terus menjadi
destinasi dunia yang berkualitas, berbudaya, dan berkelanjutan,” tutup Koster.
Bali Jadi Rujukan Nasional
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan
apresiasi tinggi atas berbagai terobosan Gubernur Koster. Ia menyebut Bali
telah menjadi contoh nasional dalam penanganan pariwisata. Bali menjadi model
utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan di DPR RI. Hampir
seluruh pasalnya disusun dengan menjadikan Bali sebagai acuan tata kelola
pariwisata berkelanjutan.
“Ketika kami menyusun undang-undang pariwisata, pikiran kami
langsung tertuju ke Bali,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Daulay juga menegaskan, akan memberikan dukungan terkait
penanganan sampah serta pengembangan energi bersih, sejalan dengan arah
kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perpres terbaru tentang pengelolaan
sampah.
“Isu sampah saat ini menjadi isu utama nasional di
seluruh wilayah Indonesia. Untuk Bali kami akan memberikan dukungan agar bisa
cepat teratasi, sesuai program pusat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi VII menilai keberadaan Bali Tourism Board
sebagai lembaga promosi pariwisata sangat efektif, bahkan menjadi inspirasi
pembentukan lembaga serupa di tingkat nasional.
Rombongan juga menyoroti pembangunan Rumah Sakit
Internasional Bali yang baru diresmikan lima bulan lalu. Daulay menilai
fasilitas ini langkah strategis memperkuat pariwisata kesehatan Indonesia.
"Dengan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai hampir
6 juta orang, membangun rumah sakit internasional di Bali sangat tepat. Kita
tidak boleh kalah dari Singapura atau Malaysia,” katanya optimistis.
Ia pun mendorong agar tenaga dokter di rumah sakit tersebut
berasal dari putra-putri terbaik Bali, difasilitasi dengan beasiswa dari
lembaga nasional seperti LPDP atau BUMN.
"Kami ingin dokter-dokter di sana lahir dari Bali
sendiri. Kami siap membantu lewat jejaring kementerian dan DPR,” tambahnya.
Pertemuan malam itu ditutup dengan penyerahan cinderamata
antara Ketua Komisi VII DPR RI dan Gubernur Bali Wayan Koster, disertai suasana
hangat penuh kekeluargaan. Keduanya sepakat bahwa masa depan Bali tidak hanya
ditentukan oleh keindahan alamnya, tetapi juga oleh kemampuan menjaga
keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan budaya.
“Kalau Bali makin mendunia, kami pun akan lebih sering
datang ke sini,” ujar Saleh Daulay sambil tersenyum.
Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, Bali
kian meneguhkan posisinya sebagai barometer kemajuan dan inspirasi pembangunan
berkelanjutan Indonesia. (*)