BEKASI,
PERSPECTIVESNEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan dalam satu tahun Pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah
banyak capaian konkret dari Kementerian ATR/BPN. Salah satu kerja kementerian
yang berdampak langsung bagi masyarakat adalah dalam hal pengelolaan agraria.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini,
pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan
alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri
Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok
Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam
pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak pada
kepentingan masyarakat. Proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) misalnya,
aturannya diperketat untuk memastikan manfaatnya benar dirasakan oleh
masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang lebih konkret.
Kebijakan pengelolaan agraria yang lebih berkeadilan juga
berdampak positif pada program ketahanan pangan nasional. Merujuk data capaian,
hasil dari inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas
52.107,97 hektare untuk program ketahanan pangan.
“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen
ekonomi bagi segelintir pihak, tapi juga berfungsi sosial, memberi nilai tambah
bagi masyarakat di sekitarnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Menurut Menteri Nusron, ketahanan pangan tidak hanya
bergantung pada ketersediaan tanah, namun juga pada dukungan infrastruktur
pertanian dan sumber daya manusia (SDM). “Produktivitas pangan bergantung pada
tiga hal utama, yaitu ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta
dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya. (LS/JM)