Perspectives News

OJK Bali Nusra Catat Kinerja IJK Agustus 2025 Stabil dan Tumbuh Positif

 


DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyatakan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2025 tetap resilien dan terjaga stabil tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik, serta likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai.

Dalam catatan OJK Bali Nusra, yang dirilis, Senin (13/10/2025), kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2025 menunjukkan daya tahan yang solid.

Penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp241,52 triliun atau tumbuh 6,89 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 8,30 persen yoy (Juli 2025: 7,61 persen yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,84 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 32,65 persen dalam bentuk modal kerja dan 25,19 persen dalam bentuk investasi.

Pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp13,01 triliun atau tumbuh 27,22 persen yoy lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh sebesar 21,44 persen yoy (Juli 2025: 32,37 persen yoy).

Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh Sektor Bukan Lapangan Usaha dengan market share sebesar 42,16 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 23,53 persen.

Peningkatan nominal kredit di Provinsi Bali utamanya disumbangkan oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,92 triliun (tumbuh 5,13 persen yoy).

Sementara itu, di Provinsi NTB, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalian yang bertambah sebesar Rp4,63 triliun (tumbuh 37,37 persen yoy). Sedangkan di Provinsi NTT, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,73 triliun (tumbuh 6,53 persen yoy).

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 41,61 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 1,10 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh sebesar 1,18 persen yoy. Tingginya porsi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami pertumbuhan positif. Penghimpunan DPK posisi Agustus 2025 mencapai Rp297,25 triliun atau tumbuh 7,88 persen yoy, melandai dibandingkan posisi Agustus 2024 yang sebesar 13,84 persen yoy (Juli 2025: 8,62 persen yoy).

Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Agustus 2024 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp11,58 triliun dan deposito sebesar Rp8,97 triliun. 

Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Agustus 2025 sebesar 81,25 persen, sedikit melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 82,01 persen (Juli 2025: 81,66 persen).

Kredit bermasalah perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah threshold (5 persen) dengan Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,12 persen melandai dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 3,15 persen (Agustus 2024: 2,95 persen).

Ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio CR BPR di Bali sebesar 14,83 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 20,41 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,49 persen.

Sementara itu, CAR BPR di Bali sebesar 31,68 persen, NTB sebesar 46,38 persen, dan NTT sebesar 43,03 persen. Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian global. OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi perbankan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan terjaganya likuiditas.

Perkembangan Sektor Pasar Modal

Jumlah investor Pasar Modal di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai double digit secara yoy. Pada Agustus 2025, jumlah investor saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 282.367 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 29,81 persen yoy. Demikian juga dengan jumlah investor Reksa Dana dan SBN yang keduanya tumbuh berturut-turut sebesar 23,82 persen yoy dan 17,68 persen yoy.

Nilai kepemilikan saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp9,16 triliun atau tumbuh 2,52 persen yoy. Sementara itu, nilai transaksi saham mencapai Rp5,02 triliun atau tumbuh 55,80 persen yoy.

Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Juli 2025 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, walaupun dengan laju yang melandai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp19,30 triliun, atau tumbuh 7,23 persen yoy, meningkat dibandingkan posisi Juni 2025 yang tumbuh sebesar 4,70 persen yoy (Juli 2024: 10,83 persen yoy).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura posisi Juli 2025 sebesar Rp330,01 atau tumbuh 2,98 persen yoy, membaik jika dibandingkan Juni 2025 yang tumbuh sebesar 1,37 persen yoy (Juli 2024: 10,73 persen yoy).

Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah Perusahaan Pembiayaan relatif rendah dengan Non Performing Financing (NPF) posisi Juli 2025 sebesar 1,73 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,40 persen. Sementara itu, NPF dari pembiayaan Modal Ventura posisi Juli 2025 sebesar 7,35 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,20 persen.

Edukasi dan Pelindungan Konsumen

OJK senantiasa berkomitmen mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025.

Dalam rangka memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, OJK terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik.

Selama tahun 2025 hingga bulan September, OJK di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan 333 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang telah menjangkau lebih dari 36.900 orang dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau lebih dari 311.500 orang.

Selain itu juga terdapat pelaksanaan kegiatan edukasi oleh Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang sampai dengan September 2025 telah mencapai 4.487 kegiatan dan menjangkau lebih dari 782.400 peserta kegiatan.

Kegiatan edukasi keuangan dilakukan oleh OJK maupun bekerjasama dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-5 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, akademisi, ibu rumah tangga, komunitas disabilitas, pelaku UMKM, Training of Trainers (ToT) bagi duta literasi keuangan, aliansi strategis dengan anggota Satgas Pasti, edukasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta edukasi di wilayah pedesaan bersama universitas melalui program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) tahun 2025.

Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online yang ada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Berbagai upaya literasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, di antaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.

Selama tahun 2025 hingga bulan September, TPAKD di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah menyelenggarakan 708 kegiatan dengan total peserta lebih dari 57.979 orang. berbagai program kerja TPAKD, yang meliputi kegiatan asistensi dan pendampingan UMKM, optimalisasi pembiayaan di sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP), optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), hingga program inklusi untuk pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).

OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK); www.kontak157.ojk.go.id, baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, selama tahun 2025 hingga bulan September, OJK di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah menerima 1.492 pengaduan, yaitu sebanyak 669 merupakan pengaduan sektor perbankan, 813 merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank, serta 10 pengaduan sektor Pasar Modal.

Status pengaduan yang masuk selama tahun 2025 hingga bulan September yaitu sebanyak 1.322 pengaduan telah diselesaikan, 170 pengaduan dalam proses penyelesaian oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Dalam rangka mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, OJK memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selama tahun 2025 hingga bulan September, OJK di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pelayanan penarikan data iDeb SLIK baik secara online maupun walk in sebanyak 20.977 orang.

Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.  (lan/ojk)

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama