Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si. (Foto: Hms Prov. Bali)
BALI,
PERSPECTIVESNEWS- Hari
ini Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
bekerjasama dengan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk
Manajemen Risiko Bencana, meresmikan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan
Bencana (ULD-PB).
Dengan
mengusung prinsip “Nothing Without Us”, pembentukan ULD-PB menandakan sebuah
perubahan transformatif bagi Provinsi Bali, dimana upaya penanggulangan bencana
kini melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra tak terpisahkan, dimana
wawasan dan pengalaman yang dimiliki merupakan kunci untuk menciptakan
masyarakat yang tangguh.
Inisiatif
pembentukan ULD-PB di Bali merupakan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan
inklusivitas dalam penanggulangan bencana, sekaligus sebagai solusi guna
memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Sebagai
provinsi yang kerap dilanda bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan
kebakaran hutan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap aspek
penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pencegahan, respon, hingga
pemulihan akan dapat memastikan penguatan pemahaman masyarakat akan risiko
bencana.
Selain itu,
melalui ULD-PB, penyandang disabilitas kini memiliki ruang untuk turut
berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut
keselamatan serta keberlangsungan hidup mereka.
“Kehadiran
ULD-PB ini diharapkan akan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi
disabilitas yang terlibat didalamnya, serta mewakili 26,000 penyandang
disabilitas di Provinsi Bali. Namun angka tersebut akan lebih besar dalam
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, dikarenakan mencakup perlindungan
bagi penyandang disabilitas dari kelompok lansia ataupun penyandang disabilitas
non-fisik,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung
Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si., dalam sambutan pembukaan, di Denpasar, Jumat
(24/10/2025).
Pembentukan
ULD-PB ini juga sekaligus mejadi sebuah tonggak penting pengarusutamaan inklusi
disabilitas dalam manajemen risiko bencana, yang mencerminkan keselarasan upaya
Pemerintah Bali dengan lima pilar utama manajemen bencana inklusif yakni, data
terpilah; aksesibilitas; partisipasi yang bermakna; peningkatan kapasitas; dan prioritas
perlindungan.
Pilar-pilar
tersebut memastikan bahwa proses perencanaan mencerminkan keragaman kebutuhan
dan memastikan alokasi upaya perlindungan ke dalam anggaran, operasionalisasi
dan pengawasan.
Peluncuran
ini menandai perubahan penting, dari sekedar wacana kebijakan menuju aksi
nyata.
Bersama
dengan BPBD Provinsi Bali dan melalui kolaborasi dengan para pemangku
kepentingan dan mitra utama lainnya, ULD-PB akan menjadi motor penggerak dalam
memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan akan berbasis pada
pemenuhan hak yang partisipatif.
Bersama pemerintah
daerah, ULD-PB akan mendorong tersedianya aksesibilitas informasi, kesiapsiagaan
bencana yang inklusif, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam
berbagai proses pengurangan risiko, mulai dari pemetaan ancaman bencana, hingga
pemulihan pasca-bencana.
“Pembentukan
ULD-PB merupakan bagian dari rangkaian peringatan bulan Pengurangan Risiko
Bencana tahun 2025, yang sekaligus sebagai cerminan nyata dari komitmen Pemerintah
Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Melalui
keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi,
maka dapat dipastikan bahwa strategi tersebut akan lebih efektif, manusiawi,
dan mampu menjawab keragaman kebutuhan masyarakat,” kata Plt. Deputi Bidang
Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB.
Ia juga
menambahkan “Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, maka kita akan dapat
memperkuat sistem penanggulangan bencana di Bali, sekaligus memastikan akses
terhadap informasi, layanan darurat, serta mekanisme respons dan pemulihan
bencana yang lebih baik,” ungkapnya.
Kegiatan
ini juga turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA,
sebagai bagian dari upaya kolaboratif menuju penanggulangan bencana yang inklusif.
Dalam
sambutannya, Acting Deputy Konjen Australia di Bali, Sophie Hanemayer mengatakan,
peresmian ULD-PB Bali merupakan sebuah langkah nyata untuk mewujudkan sistem
dalam penanggulangan bencana yang inklusif.
Ia juga mengatakan,
penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Bali atas inisiatif ini, dan berharap
agar ULD-PB akan dapat menjadi sebuah praktik baik yang bisa dicontoh oleh daerah
lain.
ULD-PB Bali
melalui komponen pelibatan publik, akan membantu mengarahkan bagaimana penanggulangan
bencana yang inklusif dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat di Bali.
Termasuk dalam membangun komunitas yang saling terhubung, tangguh, serta mampu
merespons bencana secara cepat dan efektif.
Dengan
demikian, kita semua dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal saat
menghadapi bencana.
“Kami juga
menghaturkan rasa terima kasih yang tulus atas dukungan yang telah diberikan
oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, yang merupakan kemitraan
antara Pemerintah Australia dan Indonesia termasuk dengan Pemerintah Provinsi
Bali, sehingga pembentukan dan pengukuhan pengurus ULD Bali dapat terwujud pada
hari ini. Semoga kemitraan ini dapat terus berjalan, demi perwujudan
inklusivitas penanggulangan bencana di Bali,” tambah Teja. (hum/lan)