Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar. (Foto: OJK)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra
Siregar memastikan Stabilitas
Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III 2025 tetap terjaga, menjadi
pendukung utama pertumbuhan ekonomi di tengah kewaspadaan terhadap risiko
global.
Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) sepakat memperkuat sinergi dan
koordinasi kebijakan untuk menjaga SSK sekaligus mendorong pertumbuhan.
Risiko Global: Perekonomian dunia masih dibayangi
ketidakpastian akibat tarif impor AS. Pelemahan ekonomi AS, Eropa, Jepang,
Tiongkok, dan India berlanjut meski ada stimulus. Dana Moneter Internasional
(IMF) merevisi pertumbuhan global 2025 naik tipis menjadi 3,2% (dari 3,0%). The
Fed memangkas suku bunga (FFR) 25 bps menjadi 3,75%-4,00% pada Oktober 2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat dan diprediksi
mencapai target pemerintah 2025. Didukung konsumsi rumah tangga dan investasi,
Penjualan Ritel September 2025 tumbuh 5,8% yoy.
Aktivitas Manufaktur: Purchasing Managers’ Index
(PMI) Manufaktur kembali ekspansif, mencapai 50,4 pada akhir Triwulan III 2025
dan 51,2 pada Oktober, sejalan dengan surplus neraca perdagangan Triwulan III
2025 sebesar USD14,00 miliar.
Proyeksi Pertumbuhan: Optimisme menguat, dengan
prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,5% yoy pada Triwulan IV 2025,
dan 5,2% untuk full year 2025, didukung stimulus Rp34,2 triliun.
Kebijakan Moneter: Bank Indonesia (BI) mengarahkan
kebijakan pro-stabilitas dan pro-pertumbuhan. BI-Rate diturunkan 25 bps
masing-masing pada Juli, Agustus, dan September 2025, mencapai 4,75% di
September, sejalan dengan sasaran inflasi 2025-2026.
Inflasi Terkendali: Inflasi IHK September 2025
tercatat 2,65% yoy dan naik menjadi 2,86% yoy di Oktober, tetap dalam kisaran
sasaran. Kenaikan inflasi terjadi pada komponen volatile food (6,59% yoy di
Oktober).
Nilai Tukar Rupiah: Ketahanan eksternal terjaga
dengan cadangan devisa kuat (USD148,7 miliar di akhir September 2025). Rupiah
sempat melemah, namun menguat kembali di Oktober, tercatat Rp16.630 per dolar
AS pada 31 Oktober 2025, didukung kebijakan stabilisasi BI dan penguatan
kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Perbankan Solid: Sektor Jasa Keuangan (SJK) stabil
dengan permodalan kuat (CAR 26,15%) dan likuiditas memadai. Kredit perbankan
tumbuh 7,70% yoy menjadi Rp8.162,82 triliun (September 2025), didominasi kredit
investasi (15,18% yoy). Kualitas kredit terjaga (NPL gross 2,24%).
Pasar Modal Positif: Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) menguat signifikan 16,36% qtq pada Triwulan III 2025, ditutup pada level
8.061,06 (30 September 2025) dan mencapai 8.163,88 pada 31 Oktober 2025.
Penghimpunan dana pasar modal mencapai Rp198,84 triliun hingga 31 Oktober 2025.
Lembaga Pembiayaan: Piutang pembiayaan perusahaan
pembiayaan tumbuh 1,07% yoy menjadi Rp507,14 triliun. Pinjaman online (Pindar)
tumbuh 22,16% yoy (Rp90,99 triliun), dengan tingkat risiko kredit macet agregat
(TWP90) 2,82%.
Peran OJK: OJK mengambil
langkah kebijakan untuk menjaga SSK dan mendukung ekonomi, termasuk penerbitan
POJK Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, POJK Pengelolaan Rekening pada Bank Umum,
dan meminta bank memblokir ±25.912 rekening terkait judi online.
LPS dan SBN: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 25 bps menjadi 3,50% di
September 2025.
Sementara itu, kinerja Surat Berharga Negara (SBN) membaik,
dengan yield SUN 10 tahun turun 95 bps ytd ke level 6,07% (31 Oktober 2025).
Peran APBN: APBN berperan meredam guncangan dengan
defisit terkendali 1,56% terhadap PDB. Pemerintah menggulirkan paket stimulus
ekonomi total Rp15,7 triliun untuk akselerasi program 2025, termasuk bantuan
pangan, diskon iuran JKK/JKM, dan perluasan PPh 21 DTP.
Insentif: Insentif PPN DTP atas penjualan rumah
diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS)
Sejahtera senilai total Rp900 ribu per keluarga disalurkan kepada 35,05 juta
KPM.
Komitmen KSSK: KSSK berkomitmen untuk terus
meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko global dan memperkuat coordinated
policy response untuk mitigasi, serta mendukung sektor riil dan program
prioritas Pemerintah. (lan/ojk)