DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Gubernur Bali, Wayan Koster
membuka secara resmi Pasamuhan Agung Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara
(SKHDN) Pusat Tahun 2025 sebagai forum strategis para sulinggih untuk membahas
arah kehidupan keumatan dan kebudayaan Bali yang berbasis ajaran Hindu dan
kearifan lokal.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dang Dira Rajya selaku Ketua Umum
SKHDN, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, para sulinggih
se-Bali dan Nusantara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Provinsi Bali, perwakilan DPRD Provinsi Bali yang diwakili oleh I Gusti Ngurah
Gede Marhaendra Jaya (Anggota Komisi IV), Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali
serta MDA kabupaten/kota, para bendesa adat, serta kepala perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan rasa bahagia
dan kehormatan yang mendalam karena dapat hadir di tengah para sulinggih. Ia
menegaskan bahwa sulinggih memiliki peran yang sangat mulia karena setiap hari
mendoakan keselamatan, kerahayuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan Bali beserta
seluruh isinya secara niskala.
“Dedikasi para sulinggih secara niskala sangat luar biasa.
Selama ini kebijakan kita masih kurang berpijak pada sulinggih, padahal yang
senantiasa mendoakan Bali adalah para sulinggih,” ujar Gubernur Bali.
Gubernur menekankan bahwa melalui Pasamuhan Agung ini,
Pemerintah Provinsi Bali ingin merumuskan kebijakan dan program yang
benar-benar berpihak kepada sulinggih. Salah satunya di bidang kesehatan, di
mana sulinggih yang membutuhkan pelayanan medis harus mendapatkan perlakuan
terhormat, layanan cepat, serta tidak perlu mengantre.
“Saya minta perangkat daerah terkait duduk bersama dan
menyusun kebijakan. Jika ada sulinggih datang ke rumah sakit, harus langsung
ditangani dan diberikan layanan prima,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Gubernur juga menegaskan komitmen
pemerintah untuk membantu pendidikan keluarga sulinggih. Apabila terdapat cucu
sulinggih yang kurang mampu, pemerintah akan mengupayakan pendidikannya hingga
jenjang sarjana melalui pembiayaan APBD.
“Harus ada keberpihakan nyata pemerintah kepada sulinggih.
Ini sebagai wujud bakti dan penghormatan atas tugas suci yang dijalankan.
Sulinggih juga perlu diberikan Siwa Krana sebagai bentuk penghormatan,”
tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan
tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni membangun
kehidupan Krama Bali yang bahagia secara sekala dan niskala. Pembangunan Bali,
menurutnya, tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual sebagai wujud
bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Ia menjelaskan, nilai-nilai kearifan lokal warisan leluhur
seperti Atma Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, dan
Jagat Kerthi telah dijalankan masyarakat Bali sejak dahulu secara niskala, yang
diimbangi dengan tindakan nyata secara sekala, seperti pelestarian alam dan
lingkungan.
“Bali ditata oleh para orang suci, empu, rsi, dan danghyang,
sehingga Bali memiliki tatanan upakara yang kuat, hidup, beraura, dan pingit.
Inilah yang ingin kita luruskan dan hidupkan kembali melalui Nangun Sat
Kerthi,” jelasnya.
Gubernur juga mendorong Pasamuhan Agung SKHDN untuk membahas
berbagai isu strategis, termasuk kalender Bali (Tika) dan pelaksanaan rangkaian
Hari Raya Nyepi agar kembali berpijak pada lontar dan warisan leluhur.
“Jika sudah menjadi keputusan para sulinggih, pemerintah
akan sangat mendukung agar Bali memiliki kalender sendiri yang murni dan dapat
dipertanggungjawabkan secara niskala,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Bali memohon doa dan tuntunan
para sulinggih agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selalu berada
di jalan yang benar.
“Mohon doa dan dukungan secara niskala agar tatanan Bali
dapat berjalan dengan baik dan menjadi fondasi yang kuat bagi Bali untuk 100
tahun ke depan,” pungkasnya. (hum/*)