JAKARTA,
PERSPECTIVESNEWS - Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi
membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin (8/12/2025). Di
hadapan ratusan jajaran dari pusat dan daerah, ia menginstruksikan untuk
memanfaatkan momen tahunan ini dengan serius.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan
menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk
meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam
sambutannya, di Jakarta.
Sesuai dengan tema Rakernas “Transformasi Pelayanan
Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian
ATR/BPN”, Menteri Nusron menegaskan tiga agenda penting yang harus diselesaikan
tanpa kompromi. Ketiga hal itu adalah persoalan penyelesaian berkas layanan
pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
serta penyelesaian pemutakhiran data.
Ia meminta seluruh jajaran memeriksa penyebab tunggakan
secara lebih detail. “Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita
selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di
dokumen historisnya atau dokumen yuridisnya atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya
kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu,” imbau Menteri
ATR/Kepala BPN.
Soal penyelesaian pemutakhiran data, Menteri Nusron
menginstruksikan jajarannya memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun 2025
dengan maksimal. "Setahun ini kita berhasil menyelesaikan 2,4 juta. Saya
sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal
nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk, supaya melakukan pelayanan. Siapa
tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan
pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk ngukur ulang," ucapnya.
Bukan hanya tiga pekerjaan itu, Menteri Nusron menggunakan
momen Rakernas ini untuk mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan reformasi perizinan.
“RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan
percepatan perizinan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Rakernas yang diadakan pada penghujung
tahun, yaitu 8-10 Desember 2025 ini, diikuti oleh 471 peserta yang terdiri dari
jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah
(Kanwil) BPN Provinsi, hingga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah)
kabupaten/kota di Indonesia. Hadir menjadi pembicara kunci saat pembukaan
Rakernas, Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III,
Akhsanul Khaq.
Sebagai rangkaian pembukaan Rakernas 2025, Menteri Nusron
memberikan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan
23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Ia
menyerahkan penghargaan dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN,
Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal,
Pudji Prasetijanto Hadi; serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah
III, Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,
Kementerian PANRB, Kamaruddin. (LS/PMHAL)