Gubernur Koster saat menyaksikan penandatanganan kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat beserta manajemen konstruksinya yang digelar di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat (19/12/2025). (Foto: Hms Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Gubernur Bali Wayan
Koster menghadiri dan menyaksikan langsung penandatanganan kontrak paket
pembangunan Sekolah Rakyat beserta manajemen konstruksinya yang digelar di
Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat (19/12/2025).
Penandatanganan kontrak ini menjadi tonggak penting komitmen
pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari
keluarga kurang mampu.
Kontrak yang ditandatangani tidak hanya mencakup pekerjaan
fisik pembangunan sekolah, tetapi juga manajemen konstruksi untuk memastikan
pelaksanaan proyek berjalan terstruktur, transparan, bermutu tinggi, tepat
waktu, dan akuntabel.
Proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem ini memiliki
nilai kontrak pembangunan fisik sebesar Rp 255,5 miliar, serta kontrak jasa
manajemen konstruksi lebih dari Rp 3 miliar.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bali, Bupati
Karangasem, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial yang mengikuti secara
daring, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat
Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny Zainuri Echsan lewat
sambungan daring menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk
nyata komitmen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan yang telah
berlangsung secara turun-temurun di keluarga miskin.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang
menyasar anak-anak dari kelompok masyarakat kurang mampu.
“Ini adalah pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 8
Tahun 2025. Untuk penyiapan sarana dan prasarana secara teknis, Kementerian
PUPR menjadi leading sector,” ujar Jonny.
Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah menargetkan
pembangunan Sekolah Rakyat di 104 lokasi di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan, penandatanganan kontrak fisik dan manajemen
konstruksi di Karangasem menjadi bagian dari program nasional tersebut.
Pembangunan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Seluruh proses akan diawasi
secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap
aspek manajerial, penggunaan tenaga kerja dan material, serta prioritas produk
dalam negeri.
“Mitigasi risiko harus dilakukan secara cermat untuk
menghindari pelambatan perencanaan dan rendahnya kualitas hasil kerja. Prinsip
tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi
menjadi keharusan,” tegasnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 104
Sekolah Rakyat Tahap II yang bersifat permanen dengan total anggaran sekitar
Rp20 triliun untuk periode 2025–2026. Seluruh sekolah tersebut ditargetkan
selesai pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Bali menyambut baik pembangunan Sekolah Rakyat di
Karangasem dan berharap keberadaan sekolah ini dapat memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Program ini diharapkan
berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan, terutama kemiskinan
ekstrem, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda. (hum/yus)