Pelaksanaan Rakor Optimalisasi PPID dibuka Pj. Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Selasa (23/12/2025), di Gedung Wanita Santhi Graha Denpasar. (Foto: Hms Dps)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat tata kelola komunikasi publik yang responsif dan berempati. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibuka Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, mewakili Walikota Denpasar, Selasa (23/12/2025), di Gedung Wanita Santhi Graha Denpasar.
Rakor yang dikoordinir Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar ini diikuti para Sekretaris Perangkat Daerah selaku
PPID Pelaksana. Kegiatan turut menghadirkan narasumber akademisi dari
Universitas Udayana, Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si.
Dalam arahannya, Pj. Sekda Eddy Mulya menegaskan, komunikasi
publik merupakan fondasi penting tata kelola pemerintahan pascapandemi.
Berbagai capaian dan prestasi pemerintah, menurutnya, perlu disampaikan secara
utuh, cepat, dan empatik agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tugas kita adalah membuat warga Denpasar tersenyum,
meningkatkan indeks kebahagiaan, dan memastikan masyarakat memahami serta
mengapresiasi kerja pemerintah,” ujar Pj. Sekda Eddy Mulya.
Selebihnya, Pj. Sekda Eddy Mulya juga menyoroti dinamika
tantangan global, termasuk perubahan iklim yang berdampak langsung pada Kota
Denpasar, seperti peristiwa banjir beberapa waktu lalu.
Kondisi tersebut, kata Eddy Mulya, menuntut penguatan
komunikasi publik yang berlandaskan prinsip efektivitas, sinergi, dan
keterpaduan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memahami tanda-tanda
krisis (sign of crisis) dan memiliki manajemen krisis yang baik sebagai bagian
dari manajemen risiko.
Lebih lanjut ditegaskan, komunikasi publik Pemkot Denpasar
harus berpegang pada prinsip cepat, tepat, transparan, dan empati. Dinas
Kominfos dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) diharapkan
menjadi “rumah besar” komunikasi publik, sekaligus melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pola komunikasi perangkat daerah.
“Sekretaris OPD adalah panglima komunikasi publik di
masing-masing perangkat daerah. Ini harus menjadi pegangan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi, menjelaskan bahwa Rakor ini
dilatarbelakangi pesatnya perkembangan media sosial sebagai kanal utama
masyarakat dalam mengakses informasi sekaligus menyampaikan pengaduan.
Pemerintah daerah dituntut hadir secara aktif, cepat, dan satu suara melalui
strategi komunikasi yang terstruktur dan kredibel.
Wirakusuma menekankan penguatan peran PPID, baik PPID Utama
maupun PPID Pelaksana, sebagai garda depan keterbukaan informasi publik.
Penyajian informasi harus terbuka, cepat, dan akuntabel, serta didukung
pelaporan kinerja melalui media sosial sebagai etalase kinerja pemerintah.
“Pelaporan tidak lagi bersifat seremonial, tetapi berbasis
aktivitas dan dampak, dengan narasi sederhana, visual kuat, dan konsisten
lintas perangkat daerah,” jelasnya.
Selain itu, Rakor juga menekankan pentingnya respons cepat
terhadap pengaduan masyarakat sebagai sumber data isu publik. Sinkronisasi
antara SP4N-LAPOR!, PRO Denpasar, dan media sosial menjadi kunci agar
penanganan isu berjalan cepat, tepat, dan jelas.
Ke depan, arah komunikasi Pemkot Denpasar didorong lebih
personal berbasis data, lebih terintegrasi, kolaboratif, inklusif, serta
memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan.
"Melalui Rakor Optimalisasi PPID ini, Pemkot Denpasar
berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang semakin solid antarperangkat
daerah, sehingga diseminasi informasi publik dapat berlangsung lebih responsif,
transparan, dan berempati, sejalan dengan semangat membangun Kota Denpasar yang
nyaman, tangguh, dan berdaya," ujarnya. (pur/hum)