Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS-
Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya perubahan
serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat.
Hal ini mengingat sebagian besar
proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik.
Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga
evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.
“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan.
Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini
pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan
tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Menteri Nusron dalam kegiatan
Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
Upaya perbaikan dan peningkatan layanan pertanahan tersebut dinilai krusial.
Menurut Menteri Nusron, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di
Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum,
tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.
“Semisal jika selama tujuh hari, berkasnya dikatakan comply (memenuhi
syarat), maka setelahnya berkasnya sudah sampai (proses) mana, jika sudah 14
hari, sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujar Menteri Nusron.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga melakukan evaluasi terhadap
progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan
yang berada di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Upaya
percepatan penyelesaian berkas tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh
seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.
“Kita telah buat guideline penyelesaian berkas ini ya. Seluruh
berkas yang masuk pada Q1 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2
2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, begitu
seterusnya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta
memaparkan progres pelayanan masing-masing beserta tantangan yang dihadapi di
lapangan kepada Menteri Nusron. Diskusi ini bertujuan untuk memetakan
permasalahan pertanahan di setiap wilayah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan
dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi
Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/YZ)