Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2026). (Foto: ATR/BPN)
BOGOR, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas
pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu.
Prinsip tersebut menjadi
bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini
terus didorong Kementerian ATR/BPN.
“Kantor kita ini (berorientasi pada, red) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan
pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau
di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Menteri
Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang hadir didampingi Direktur
Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan
percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus
sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan
yang profesional dan akuntabel.
“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan
pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan
compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Menteri Nusron.
Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta
jajaran, di antaranya Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah
Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah
Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum ini, para peserta
diminta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing,
termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron
menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di
wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara
profesional dan bertanggung jawab.
“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM
yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan
prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau
Menteri Nusron.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Pusat Data dan
Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas
dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa
Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran. (AR/JR)