Menteri Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS-
Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
menyiapkan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan asesmen
kompetensi secara berkelanjutan.
Langkah ini dinilai penting untuk
memperkuat profesionalisme aparatur serta mendorong transformasi pelayanan
publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang
terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk
melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap
pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM
benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim)
Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Menteri Nusron menekankan bahwa pelatihan tidak boleh sekadar menjadi
formalitas untuk memperoleh sertifikat. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi
menyeluruh terhadap dampak pelatihan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di
lapangan. “Jangan sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat
sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada
dampak, yang perlu kita evaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan
tempat pelatihannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi
peserta. Menteri Nusron menilai perlu dilakukan pengecekan mendalam apabila
terdapat ketidaksesuaian antara hasil ujian dan kinerja di lapangan. “Kalau
ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini
perlu dicek,” ucapnya.
Selain itu, Menteri Nusron meminta agar pelatihan-pelatihan strategis yang
sebelumnya dinilai berjalan baik dapat kembali diaktifkan pada tahun ini.
Pelatihan tersebut diharapkan menjangkau hingga petugas hukum agar memiliki
kesiapan kompetensi yang memadai serta sertifikasi yang relevan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 telah
dijadwalkan berbagai program pelatihan. Namun, ia menekankan pentingnya umpan
balik dari kantor wilayah (kanwil) untuk menilai efektivitas pelaksanaan
pelatihan, termasuk dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Masukan dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan, termasuk pada tahun 2025,
akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum pelatihan tahun 2026. Dengan
persiapan yang lebih matang, diharapkan seluruh program pelatihan dapat
dieksekusi tepat waktu dan mampu meningkatkan kompetensi SDM Kementerian
ATR/BPN secara menyeluruh.
“Kami membutuhkan feedback dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan,
tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk
melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu
diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelasnya.
Rapat pimpinan kali ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy
Dermawan; seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di
lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang
mengikuti secara daring. (MW/RT)