Gubernur Koster membuka HLM TPID dan TP2DD Provinsi Bali, di Auditorium
Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026). (Foto: Hms Prov.
Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS-
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali menjadi
fondasi utama agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di
bidang pangan.
Hal tersebut
disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah
(TP2DD) Provinsi Bali, bertempat di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali,
Denpasar, pada Selasa (10/2/2026).
Menurutnya,
pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang
diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu,
kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal
sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa
IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga
benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan
membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Karena dasar
itulah ia mengemukakan pentingnya membangun strategi ekonomi Bali yang
terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan
koperasi harus terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
“Ekonomi
Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini
terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di
bidang pangan,” imbuhnya.
Pada
kesempatan pagi itu, Gubernur jebolan ITB itu juga mengungkapkan, perekonomian
Bali menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi
mencapai 2,58 persen, dimana inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar
sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Sementara
itu, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d)
Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen, yang menunjukkan bahwa
tekanan harga relatif terkendali, namun tetap memerlukan penguatan sinergi TPID
agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat Bali tetap terjaga.
Ia menilai
capaian tersebut merupakan hasil dari aktivitas kumulatif seluruh pelaku
ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta
sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan
semata-mata faktor alam seperti daerah penghasil tambang.
Dalam
konteks pengendalian inflasi, Gubernur Koster menekankan bahwa sektor pangan
masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, kedaulatan
pangan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian
pasokan, serta kelancaran distribusi.
Ia
menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong penggunaan produk
lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang
tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri
Lokal Bali, yang terbukti menggerakkan perekonomian lokal, seperti penggunaan
kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.
Lebih
lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran menyampaikan, stabilitas ekosistem Bali, baik
dari sisi politik, keamanan, maupun social, menjadi modal penting dalam menjaga
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bali
tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi
tertinggi secara nasional, meskipun sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Stabilnya pergerakan wisatawan internasional dan domestik turut menopang
ekonomi Bali, dengan kontribusi pariwisata sekitar 60 persen terhadap PDRB
daerah,’ terang Gubernur Koster.
Sementara
itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja
menyampaikan, inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran
nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat peningkatan volatilitas pada
sejumlah komoditas pangan strategis.
“Oleh karena
itu, sinergi TPID melalui penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan,
keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—perlu terus
diperkuat, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Bank Indonesia
juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat
digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD, yang dinilai mampu
meningkatkan efisiensi ekonomi, transparansi pengelolaan keuangan, serta
memperkuat ketahanan dan keberlanjutan ekonomi Bali,” ungkap Erwin.
Selain itu,
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional
(Bapanas), I Gusti Ketut Astawa menegaskan, pengendalian inflasi di Bali sangat
erat kaitannya dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Komoditas
pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, dan komoditas hortikultura masih
menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga diperlukan penguatan
produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian
distribusi melalui kerja sama antardaerah.
Bapanas
mendorong sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan,
dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, harga yang
stabil, dan distribusi yang lancar, khususnya menjelang hari besar keagamaan. (hum/lan)