Gubernur Koster menggelar Rakor Forkopimda Plus tingkat Provinsi serta Kota/Kabupaten se-Bali, di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026). (Foto: Hms Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Menindaklanjuti arahan Presiden
Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu,
Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi serta Kota/Kabupaten se-Bali.
Rakor bertempat di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali,
Renon, Denpasar pada Kamis (19/2/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk
memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bali secara
terpadu, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan, memperkuat tata kelola
pariwisata, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan
berlandaskan visi Bali Era Baru.
Gubernur Wayan Koster menegaskan, Presiden RI memberikan
perhatian khusus kepada Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia,
sehingga berbagai persoalan yang dapat memengaruhi citra pariwisata harus
ditangani secara serius dan terpadu.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus
karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah
persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata
Bali,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur mencontohkan kondisi di sejumlah pantai, seperti
Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan volume sampah
kiriman saat musim tertentu, khususnya pada bulan Desember hingga Januari
akibat arus laut.
Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah
kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga
sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI,
Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat
aktif,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan program strategis Pemerintah Provinsi
Bali melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali,
yang akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026, dengan melibatkan
pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat
luas.
Program ini bertujuan menjaga ekosistem laut, melindungi
keindahan pantai, serta mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik
dan internasional.
Selain penanganan sampah, rapat koordinasi juga membahas
sejumlah isu strategis lainnya, antara lain penertiban spanduk dan reklame
ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu
lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, serta pengendalian alih fungsi lahan
produktif.
Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di
Bali harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga kualitas
lingkungan, estetika wilayah, serta keberlanjutan pembangunan Bali.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan
memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya
tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah
kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data indikator makro pembangunan, kondisi Bali
menunjukkan capaian positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen,
tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen,
yang merupakan salah satu yang terendah secara nasional.
Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan
pembangunan harus diiringi dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan
pariwisata agar Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia yang
berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bali
bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali berkomitmen memperkuat
sinergi, mempercepat implementasi program strategis, serta memastikan Bali
tetap menjadi daerah yang bersih, tertata, aman, dan berdaya saing global. (hum/lan)