Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (09/04/2026). (Foto: ATR/BPN)
PALEMBANG, PERSPECTIVESNEWS- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jadi pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Dukungan diberikan melalui pemberian jaminan keamanan hak
atas tanah, dengan penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) mulai
dari Sertipikat HPL untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Pendukung pelabuhan.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan
investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang
connectivity, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar
nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid
dalam Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, di Griya Agung,
Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (09/04/2026).
Proyek pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat
ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedelapan atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Daftar PSN.
Sebelumnya, untuk mendukung pembangunan pelabuhan, Kantor
Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL
atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dihibahkan kepada
Kementerian Perhubungan seluas 599.500 m2 pada 2025 lalu.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan naskah
perjanjian hibah dan berita acara serah terima sertipikat HPL tanah mozaik 5
dan tanah mozaik 6 dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada Menteri
Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Nusron dan
Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari. Luasan untuk sertipikat HPL tanah
mozaik 5 diketahui mencapai 810.577 m2, sedangkan tanah mozaik 6 seluas 882.943
m2.
Demi mendukung keberlangsungan pembangunan dan investasi di
Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Nusron mengajak para pimpinan daerah yang
hadir untuk menyelesaikan persoalan tanah khususnya pendaftaran tanah. Ia
mengungkapkan, hingga saat ini pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru
mencapai 53,6%.
“Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita
sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami
mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk,
mudah, gampang,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa
Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat ini memiliki posisi penting dalam agenda
pusat pembangunan nasional. Khususnya, dalam meningkatkan efisiensi logistik
dan desain ekonomi Indonesia di tingkat global.
Proyek pembangunan pelabuhan tersebut telah melalui beberapa
tahapan, mulai studi kelayakan, penetapan lokasi pelabuhan, analisis mengenai
dampak lingkungan (AMDAL), skema pemanfaatan lahan, hingga penyerahan hingga
peluncuran proyek dan serah terima sertipikat HPL yang berlangsung pada hari
ini.
“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15
milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan
sebelum 2029. Terima kasih telah bersama-sama menjaga komitmen untuk
meningkatkan nota kesepahaman tersebut dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta
dan berbagai pihak lain yang terkait,” ujar Dudy Purwagandhi.
Project Launching Pelabuhan Palembang Baru ini juga dihadiri
oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua
Pasaribu; dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) se-Provinsi
Sumatera Selatan.
Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kanwil
BPN Sumatera Selatan, Rahmat dan jajaran. (AR/JR)