Gubernur Koster saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9). (Foto: Humas-Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Provinsi Bali siap memperkuat sinergi dalam pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan anggaran tidak sekadar menjadi dokumen keuangan, melainkan instrumen kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini ditandai dengan apresiasi Gubernur Bali atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026). Kritik, saran, dan masukan dari legislatif dinilai menjadi pijakan penting agar pengelolaan anggaran daerah semakin adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur Koster.
Fokus utama penyempurnaan anggaran mengarah pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan penerimaan akan difokuskan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset, peningkatan kepatuhan, serta produktivitas BUMD tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha. Pengawasan ketat juga diberlakukan pada Pungutan Wisatawan Asing (PWA) guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan. Selain itu, langkah mitigasi risiko pariwisata dan penguatan sektor ekonomi pendukung disiapkan untuk mengantisipasi gangguan eksternal seperti masalah konektivitas.
Pada aspek belanja daerah, Pemprov Bali menekankan prinsip efisiensi yang terarah pada program prioritas dan produktif. Percepatan realisasi belanja modal didorong untuk pengerjaan proyek strategis, pemeliharaan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali. Pembangunan infrastruktur ini diintegrasikan dengan sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga pengembangan green tourism dan sport tourism.
Adapun pengelolaan SiLPA, rencana pinjaman daerah, penyertaan modal, hingga alokasi hibah akan dilakukan secara cermat, akuntabel, dan transparan guna memelihara kesehatan fiskal daerah. Hibah dipastikan tepat sasaran sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui proses verifikasi dan evaluasi yang ketat.
Gubernur Koster juga menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di Bali Selatan. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru terus didorong ke wilayah Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat dengan tetap menjamin kepastian hukum investasi yang sesuai dengan tata ruang dan penegakan aturan lingkungan hidup.
Isu kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan turut menjadi prioritas. Langkah-langkah strategis disiapkan mulai dari pengendalian inflasi, penjagaan daya beli, penanganan harga tanah agar tetap terjangkau bagi warga lokal, pengelolaan sampah terpadu, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove, penguatan transportasi publik, hingga optimalisasi sistem rujukan kesehatan inter-kabupaten/kota.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya, dan jati diri Bali,” pungkas Koster. (*)