Rakor program
percepatan vaksinasi PMK dan pencegahan penyakit LSD di Provinsi Bali di Aston
Denpasar Hotel and Convention Center Denpasar. (FOTO: Humas Pemprov)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS
- Penyakit kuku dan
mulut (PMK) merupakan penyakit yang menyerang ternak ruminansia berkuku genap
seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyakit ini dapat menyebabkan
kematian pada ternak sehingga sangat merugikan peternak.
Sehubungan dengan itu, vaksinasi terhadap ternak rawan PMK
menjadi salah satu upaya pencegahan penting untuk melindungi ternak sekaligus
meningkatkan kesejahteraan peternak di seluruh Bali.
Sayangnya, data capaian vaksinasi PMK sampai 17 Agustus 2023
lalu menunjukkan bahwa realisasi vaksinasi PMK Tahap II Bali disinyalir masih
jauh dari target yakni baru sekitar 20% dari yang ditetapkan 80%.
Karenanya, sangat mendesak bagi Bali untuk melakukan
langkah-langkah strategis percepatan vaksinasi PMK sehingga paling lambat 14
September 2023 realisasi vaksinasi mencapai target 80%. Realisasi yang rendah
ini mengganggu roadmap pengendalian PMK secara nasional yang menargetkan zero case
pada tahun 2035.
Hal itu terungkap dalam rapat konsolidasi program percepatan
vaksinasi PMK dan pencegahan penyakit LSD di Provinsi Bali yang diselenggarakan
atas kerja sama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan AIHSP
Australia di Aston Denpasar Hotel and Convention Center Denpasar, Senin-Selasa,
21-22 Agustus 2023.
Koordinator Australia - Indonesia Health Security Partnership
(AIHSP) Provinsi Bali Denni Rajagukguk mengemukakan, sangat penting untuk
melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi PMK Tahap II untuk Bali karena
capaian pelaksanaan vaksinasi PMK Tahap I pada tahun 2022 lalu menjadi yang
terbaik secara nasional dengan capaian di atas 80%.
Berbagai kendala yang ada diharapkannya bisa diatasi dengan
baik melalui kerja sama saling menguatkan lintas bidang/sektor, penguatan
dukungan pemangku kepentingan, dan peningkatan cakupan serta penguatan tim
pelaksana. Hal itu disampaikan karena seluruh keperluan vaksinasi, seperti
ketersediaan vaksin, sarana prasarana pendukung dan kebijakan pelaksanaan vaksinasi
sudah siap.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
dalam sambutan tertulis dibacakan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Nurul
Hadiristiyanti, mengemukakan, ada beberapa kendala yang menyebabkan masih
rendahnya realisasi vaksinasi tahap dua tahun ini, yakni: tingginya kejadian
rabies yang menyedot tenaga kesehatan hewan dalam penanganannya; adanya
resistensi atau penolakan dari peternak; populasi hewan rawan PMK (HRP) yang
dinamis sebagai akibat dari tingginya lalu lintas ternak antar pulau; dan data
pelaporan harian masih belum sama dengan data digital iSIKHNAS.
Di daerah lain juga terdapat kendala seperti kurangnya
petugas akibat melaksanakan tugas penanganan jenis penyakit zoonosis lainnya.
Untuk itu diminta kepada petugas fokuskan pada penanganan.
Pihaknya berharap sudah ada pemetaan hasil pelaksanaan
vaksinasi dan jenis vaksinasi, kebutuhan sarana di lapangan. Karena penyebaran
kedua jenis penyakit ini cepat, maka perlu dipetakan lokasi dan populasi
sebaran sehingga bisa dikelola kebutuhan logistik.
Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra
mengajak semua pemangku kepentingan di provinsi dan kabupaten/kota se-Bali memanfaatkan
dengan optimal anggaran dan vaksin yang telah dialokasikan untuk program
percepatan vaksinasi PMK dan LSD yang sangat penting bagi perlindungan ternak
sapi, kerbau dan kambing di Provinsi Bali, sekaligus untuk menjaga semangat dan
kesejahteraan peternak Bali.
“Gebyar vaksinasi PMK ini memang diperlukan, silakan itu
dikoordinasikan dan disiapkan sebaik-baiknya melalui pola kolaborasi seluruh
pemangku kepentingan pencegahan PMK Bali yang sangat penting bagi peternak kita
di seluruh Bali,” kata Ika Putra. (lan)