Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Wamen Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10/2025). (Foto: Humas Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10/2025).
Pertemuan ini membahas penanganan
rumah tidak layak huni (RTLH), pemukiman kumuh, serta desain kawasan perkotaan
dan perdesaan Bali agar sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju
Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Gubernur
Koster melaporkan kondisi Bali pascabanjir besar akibat curah hujan tertinggi
dalam 70 tahun yang dipicu Badai Equatorial Rossby.
Pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota telah menyalurkan santunan masing-masing Rp15 juta per kepala
keluarga (KK) terdampak.
Sementara pedagang Pasar Badung
yang kehilangan dagangan mendapat ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar sesuai data
omzet dari pengelola pasar. Bantuan kepada korban banjir di Tabanan dan
Jembrana juga telah disalurkan senilai Rp 1 M lebih.
“Semua rumah rusak sudah
tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, dan ke depan kami audit empat
sungai besar untuk reboisasi serta penataan ulang. Mitigasi bencana harus lebih
kuat,” ujar Koster.
Terkait perumahan, Gubernur
mengungkapkan berdasarkan data terdapat 33.086 unit rumah tidak layak huni di
Bali, terbanyak di Kabupaten Karangasem.
Pemerintah menargetkan seluruh
RTLH itu selesai ditangani pada 2029 melalui kolaborasi APBN, APBD Provinsi,
dan APBD Kabupaten/Kota.
“APBN akan membantu lebih dari 12
ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah yang fiskalnya lemah. Kami juga
menggandeng CSR dan gotong royong ASN,” jelas Koster.
Dalam paparannya, Gubernur Koster
menekankan kekhasan Bali yang masih memiliki desa adat kuat, tingkat ekonomi di
atas rata-rata nasional, angka kemiskinan terendah di Indonesia, pengangguran
terendah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat lima nasional. Angka
harapan hidup masyarakat Bali pun tertinggi di Indonesia, sementara prevalensi
stunting terendah.
Meski demikian, ia menyoroti
kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan yang mencapai 700 hektar per
tahun, masalah kemacetan, dan sampah yang meningkat seiring tingginya arus
wisatawan.
“Pariwisata menyumbang 66 persen
perekonomian Bali, namun sangat sensitif terhadap bencana dan isu keamanan.
Karena itu, kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan
dengan atau tanpa pariwisata,” tambahnya.
Wamen Perumahan dan Kawasan
Permukiman Fahri Hamzah menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional
sekaligus etalase Indonesia di mata dunia. Menurutnya, perumahan dan permukiman
di Bali harus mencerminkan standar internasional.
“Industri pariwisata paling
distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan ke
masyarakat. Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia. Maka
desain perumahan dan pemukiman di sini harus terintegrasi, modern, tetapi tetap
menghormati budaya lokal,” kata Fahri.
Ia menjelaskan, kementerian
menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dan mendorong
hingga 1 juta unit.
Untuk Bali, fokus diarahkan pada
penghapusan RTLH mulai tahun depan, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12
km² di sekitar sungai dan pesisir.
“Kawasan pesisir Bali harus kita
jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan modern yang
higienis dan ramah wisata,” ujarnya.
Fahri juga menekankan pentingnya
perumahan bersusun di perkotaan agar tidak lagi memakan lahan subur.
“Bali punya aturan budaya tentang
batas ketinggian bangunan, itu kita hormati. Namun, kita bisa adaptasikan
konsep rumah bersusun dua-tiga lantai sebagai perumahan subsidi bagi
masyarakat,” tegasnya.
Menuju 2029: Bali Tanpa RTLH
Sebagai penutup, Gubernur Koster
menyampaikan bahwa konsep Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun akan menjadi
pedoman jangka panjang.
Salah satunya mengatur
pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian jumlah wisatawan asing, serta
konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
“Jika alokasi perumahan bisa
ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan
Bangli bisa dipercepat penyelesaiannya. Bali harus menjadi wajah terbaik
Indonesia,” pungkas Koster. (hum/*)