Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan memaparkan rinciannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Catatan menjelang akhir
2025, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan tren yang positif.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung
Darmawan memaparkan rinciannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang
PNBP, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Dari target PNBP Kementerian ATR/BPN 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp3,21
T, per 12 November 2025 telah tercapai Rp2,63 T atau sebesar 82,12%. Target ini
tentunya disusun berdasarkan perhitungan potensi layanan pertanahan dan tata
ruang serta didukung optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan,” ujar Dalu
Agung Darmawan.
Sementara itu, realisasi PNBP 2025 berdasarkan perbandingan realisasi PNBP 2024
menunjukkan nilai rata-rata yang meningkat setiap tahunnya. “Total penerimaan
per 31 Oktober 2025 dengan year-on-year, seperti pada aspek Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanah, pada data capaian 2025 mencapai Rp750,15 M, meningkat
dibandingkan pada capaian 2024 yang mencapai Rp642,13 M,” jelas Dalu Agung
Darmawan.
Melihat perkembangan capaian, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa
Kementerian ATR/BPN berencana melakukan revisi pada sejumlah peraturan terkait
PNBP. Peraturan terkait jenis dan tarif PNBP pada Kementerian ATR/BPN yang akan
dilakukan revisi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2021; dan PMK Nomor
180/PMK.02/2021. Regulasi terkait PNBP Kementerian ATR/BPN yang tidak termasuk
dalam peraturan yang direvisi adalah PMO Nomor 98 Tahun 2024.
Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan memaparkan pembagian kelompok layanan
existing Kementerian ATR/BPN yang masuk ke PNBP. Beberapa kategorinya ialah
pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, dan pelatihan teknis pertanahan.
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin,
selaku pimpinan rapat mengapresiasi capaian PNBP Kementerian ATR/BPN yang
menunjukkan tren positif selama periode 2020-2025. “Dari target Rp3,2 T, semoga
di Desember 2025 segera tercapai dan terus ditingkatkan salah satunya melalui
penyesuaian tarif PNBP Kementerian ATR/BPN. Namun, penyesuaian ini hendaknya
juga diikuti dengan peningkatan perbaikan pelayanan,” ujarnya di hadapan
jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang
hadir mengikuti rapat. (AR/YZ)