Pemprov. Bali berhasil meraih penghargaan untuk ‘Kategori Kinerja Terbaik dalam Pengendalian Inflasi’ yang diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12/2025). (Foto: Ist)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Provinsi Bali
kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang
Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan untuk ‘Kategori Kinerja
Terbaik dalam Pengendalian Inflasi’.
Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, dalam
acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12/2025).
Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil
menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global,
sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga
kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kemendagri menyerahkan total 57
penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia.
Selain Pemprov Bali, sejumlah pemerintah daerah di Bali juga
meraih apresiasi pada kategori berbeda.
Pemerintah Kota Denpasar memperoleh penghargaan untuk
kategori ‘Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’. Pemerintah
Kabupaten Badung dianugerahi penghargaan pada kategori ‘Pelayanan Publik -
Peningkatan Akses Layanan Pendidikan’.
Sementara Pemerintah Kabupaten Gianyar meraih tiga
penghargaan sekaligus untuk kategori ‘Layanan Kesehatan, Penyerapan Tenaga Kerja,
dan Pengurangan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat’.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan,
penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah
yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
“Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri,
memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.
Penilaian dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata
kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional
(PSN). Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian
pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga
nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB.
Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi,
kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan
pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.
Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas
fiskal daerah - rendah, sedang, dan tinggi. Proses penjurian dilakukan melalui
analisis data berbagai kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group
untuk menjamin objektivitas.
Ke depan, Kemendagri berencana memberikan insentif fiskal
tambahan bagi Pemda berprestasi mulai 2026, sebagai bentuk penghargaan nyata
atas kinerja yang terus ditingkatkan.
Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah Pemda di Bali
pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan
mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali. (hum/lan)