Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, saat kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3/2026). (Foto: Hms Prov. Bali)
TABANAN, PERSPECTIVESNEWS- Kasus kekerasan dan
berbagai permasalahan anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi
perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen
lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta,
menegaskan pentingnya langkah konkret tersebut saat kegiatan Sosialisasi
Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis
(26/3/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial dan P3A
Provinsi Bali, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat
sinergi lintas sektor.
Dalam paparannya, Ny. Seniasih Giri Prasta menyampaikan
bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual,
eksploitasi, hingga penelantaran, menunjukkan bahwa perlindungan anak harus
menjadi prioritas bersama.
Selain itu, ia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi
kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh, serta
pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi
tumbuh kembang anak.
Forum PUSPA, lanjutnya, hadir sebagai wadah kolaborasi
multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan
akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara
berkelanjutan.
Berbagai tantangan lain juga menjadi perhatian, di antaranya
praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan
kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap
perkembangan anak.
Melalui sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat
meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya
Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tabanan.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi
gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah materi strategis
dari narasumber terkait. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan peran serta komitmen pemerintah
daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Bali menyampaikan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan.
(hum/yus)