Wamen ATR/Waka BPN dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Wakil Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy
Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan
pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Kementerian ATR/BPN akan mengawal dari segi tata ruang,
penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN,
yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk,
agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara
spasial dan legalnya," ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam Kick Off Meeting
Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, di Kementerian
Kelautan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).
Wamen Ossy menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program
perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant
Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras
dengan rencana induk yang telah disusun.
Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses perizinan
KKPR, sesuai kewenangan yang berlaku. “Kami siap membantu percepatan penerbitan
KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis
Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian
kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di
luar kedua kawasan tersebut,” tutur Wamen Ossy.
Dalam hal pengadaan tanah, ia juga menyatakan kesiapan untuk
memberikan dukungan penuh guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.
Wamen Ossy menyebut, dukungan dari Kementerian ATR/BPN tetap membutuhkan
penguatan dari lintas sektor.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan
lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan
secara optimal,” pungkas Wamen Ossy.
Dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai
Utara Jawa (BOPPJ), juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi
pelaksanaan program ini. “Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial.
Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan
semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri/Kepala Lembaga
serta Wakil Menteri/Wakil Kepala dalam Kabinet Merah Putih; serta para kepala
daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen
ATR/Waka BPN dalam acara ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus
Windayana. (SG/CK)